Connect with us

Politik

Pilpres 2019: Survei Indikator di Kota Palembang, Jokowi-Ma’ruf Amin Unggul

Published

on

Hasil survei Indikator Politik Indonesia jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kota Palembang menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menang. Temuan survei yang dilakukan oleh Indikator ini dilakukan pada 20-26 Maret 2019 di Kota Palembang yang melibatkan sebanyak 410 responden. Metode yang digunakan adalah dengan metode multistage random sampling desa/kelurahan di tingkat kecamatan yang dipilih dengan secara proporsional.

Dari data hasil survei Indikator yang beredar ini, saat pertanyaan pilihan secara spontan (top of mind) jika Pilpres dilakukan hari ini, sekitar 40,2 persen warga Kota Palembang menyebutkan dukungannya untuk Jokowi, sedangkan yang mendukung Prabowo sebesar 36,8 persen. Yang belum menentukan pilihan 21,9 persen.

Jokowi kembali unggul saat simulasi dua nama ditanyakan. Capres Jokowi unggul 43,8 persen dan Prabowo Subianto 40,3 persen. Sekitar 15,9 persen belum memilih nama capres.

Demikian juga pertanyaan saat simulasi dua pasangan Capres-Cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin kembali unggul 44,4 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno 41,8 persen dan belum menentukan pilihan 13,8 persen.

Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih karena program-program yang dijanjikan paling meyakinkan serta dinilai merakyat atau perhatian pada rakyat. Sementara alasan warga Palembang memilih Prabowo-Sandiaga Uno adalah karena ingin ada perubahan dan orangnya dianggap tegas atau berwibawa.

Advertisement

Hasil survei Indikator juga mengungkap, sekitar 66 persen warga Palembang puas atau sangat puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden, dan sekitar 32 persen kurang atau tidak puas sama sekali.

Diantara yang sudah memiliki pilihan pasangan Capres-Cawapres, hanya sekitar 10 persen yang masih besar kemungkinan untuk merubah pilihan. Proporsi pendukung kuat kedua pasangan pun tampak berimbang.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kota Palembang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Margin off error kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei ini juga, Indikator melakukan quality control terhadap hasil wawancara yang dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...