Connect with us

Nasional

PNBP Rp10 Triliun, Wamen Imipas Silmy Karim: Cerminan Profesionalisme dan Integritas

Published

on

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terhadap negara. Komitmen tersebut berhasil ditunjukkan melalui kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor Keimigrasian yang berhasil menembus angka Rp10 Triliun. Capaian ini merupakan bukti nyata kinerja Kemenimipas yang semakin solid, profesional, dan berorientasi hasil. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2025, Senin (15/12).

“Saya baru mendapatkan informasi dari Imigrasi, PNBP-nya tembus Rp10 triliun. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi fakta bahwa kita semua bekerja dengan baik. Ini menunjukkan kinerja Menteri dan seluruh jajaran, sekaligus kinerja organisasi Kemenimipas secara keseluruhan,” tegas Wamen Imipas.

Wamen Imipas menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan transformasi tata kelola Imigrasi, khususnya dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang cepat, aman, dan mendukung iklim investasi serta pariwisata nasional. Menurutnya, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan wajah negara, baik di dalam negeri, di kawasan perbatasan, maupun di mata dunia internasional. Setiap capaian kinerja adalah cerminan profesionalisme, integritas dan komitmen kita kepada bangsa.

Kenaikan PNBP keimigrasian tidak terlepas dari performa positif sejumlah layanan, termasuk paspor, visa, dan izin keimigrasian lainnya yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tahun ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6,5 triliun.

Dalam konteks peningkatan PNBP, Kemenimipas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok penyesuaian tarif baru PNBP dan kemudahan proses izin tinggal bagi mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Indonesia. Perubahan ini direncanakan untuk mendorong akses pendidikan internasional dan memperkuat peran Indonesia sebagai tujuan studi global.

Advertisement

Kajian tarif baru ini melibatkan masukan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk memastikan struktur tarif mampu menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan berdaya saing bagi mahasiswa asing tanpa mengorbankan kontribusi PNBP secara nasional.

Selain capaian PNBP, sambutan Wamen Imipas juga mencakup arahan strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan organisasi, termasuk meningkatkan pengawasan, kualitas layanan, dan kolaborasi antarunit kerja. Transformasi yang terus dijalankan diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dalam setiap fungsi organisasi.

”Tahun 2026 adalah tahun percepatan. Kita tidak lagi bicara bekerja keras dalam masa transisi yang telah dilewati bersama. Tetapi bekerja lebih cerdas, bekerja terintegrasi, dan bekerja berbasis data,” ujar Wamen Silmy Karim.

Melalui capaian PNBP yang melampaui target dan langkah inovatif dalam menyempurnakan layanan, Kemenimipas terus berkomitmen dalam mendorong tata kelola yang profesional, responsif, dan berorientasi pada layanan prima. Kemenimipas juga menegaskan upayanya dalam mengedepankan prinsip kebermanfaatan serta kontribusi optimal kepada bangsa dan negara.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...