Connect with us

Pemerintahan

Presiden Jokowi Lantik 9 Gubernur-Wakil Gubernur Hasil Pilkada Serentak 2018

Published

on

Presiden Jokowi menyerahkan petikan Keppres kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/9) pagi. (Foto: NIA/Humas)

Presiden Jokowi menyerahkan petikan Keppres kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/9) pagi. (Foto: NIA/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 (sembilan) pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023 hasil pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 27 Juni lalu,  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9) pagi.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 152/P sampai dengan 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018. Selanjutnya, nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, nomor 159/P sampai dengan 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

Kesembilan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik itu adalah: 1. Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalimantan Barat); 2. Ali Mazi dan Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara); 3. Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan); 4. Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua); 5. Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat); 6. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Sumatra Utara); 7. Viktor B. Laiskodat dan Josef Nae Soi (Nusa Tenggara Timur); 8. Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen (Jawa Tengah); dan 9. I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Sebelum dilakukan pengambilan sumpah jabatan, pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden kepada masing-masing Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Merdeka.

Advertisement

Kemudian Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Mendagri Tjahjo Kumono diikuti oleh para Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara.

Dengan pelantikan kesembilan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur itu, maka kepala daerah hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 yang belum dilantik tinggal menyisahkan Jawa Timur, Lampung, Riau, Maluku Utara, NTB, Sumatra Selatan, Maluku, dan Kalimantan Timur. (DND/UN/ES)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...