Presiden Prabowo Tegaskan Perang Melawan Kebocoran Anggaran dan Korupsi Demi Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya negara dan memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang menghambat pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah data dan informasi terkait kondisi serta potensi pembangunan nasional kepada para ulama. Menurut Presiden, para ulama memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat sehingga berhak mengetahui berbagai perkembangan dan kebijakan pemerintah.

“Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.

Presiden kemudian menyinggung capaian pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikannya di Kabupaten Sampang, yakni pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Kepala Negara, pembangunan jalan tersebut menunjukkan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat apabila anggaran negara dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

“Saya baru saja meresmikan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah. Seribu kilometer lebih jalan ini dibangun dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun. Bayangkan jika Rp20 triliun dapat kita selamatkan dan gunakan dengan baik, berapa ribu kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa banyak jembatan yang bisa dibangun untuk rakyat, dan berapa puluh ribu sekolah yang bisa diperbaiki,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang selama ini menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

“Begitu banyak uang negara yang selama ini menguap dan hilang. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin bertekad melakukan yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran tersebut,” tegas Presiden.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya dengan mengambil kembali penguasaan atas jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang terbukti melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

“Pemerintah telah berhasil menguasai kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan. Ada yang beroperasi di kawasan hutan lindung, ada yang memalsukan laporan. Selain itu, ratusan tambang tanpa izin juga telah kami tutup,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa upaya penertiban tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat luas wilayah Indonesia dan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa.

“Usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, wilayah kita luas, dan kekayaan alam kita sangat besar,” katanya.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa keberhasilan menjaga dan mengelola kekayaan negara sangat bergantung pada hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Menurut Presiden, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat menghambat pembangunan serta mengurangi manfaat kekayaan negara bagi rakyat.

“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar bebas dari korupsi. Tidak boleh ada korupsi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dan setiap sumber daya yang dimiliki bangsa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah optimistis pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.