Connect with us

Politik

Presiden Prabowo: Ulama dan Umara Harus Bersatu untuk Membela Kepentingan Rakyat

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai Nahdlatul Ulama memiliki posisi yang sangat strategis karena para kiai dan ulama berada di garis terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Kedekatan tersebut membuat para ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi rakyat sehari-hari.

“Para kyai dan para ulama adalah tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat, terutama rakyat di pedesaan. Karena itu, para kyai dan para ulama memahami dan merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh rakyat kecil,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, kedekatan ulama dengan masyarakat menjadi modal penting untuk membangun sinergi yang kuat antara tokoh agama, pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Presiden menegaskan bahwa aparat negara, termasuk TNI dan Polri, pada dasarnya juga berasal dari rakyat. Oleh karena itu, seluruh unsur bangsa memiliki tanggung jawab yang sama untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Advertisement

“Karena tentara, pejuang, polisi, dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu, ulama, pemerintah, tentara, dan kepolisian sesungguhnya memahami dan mengerti perasaan rakyat,” imbuhnya.

Presiden kemudian menegaskan bahwa persatuan antara ulama dan umara merupakan kekuatan penting dalam menjaga bangsa dan negara.

“Itulah yang disebut ulama dan umara bersatu untuk negara dan bangsa. Sesungguhnya kita semua memahami apa yang dirasakan rakyat kita,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengingatkan kembali amanat besar yang diembannya sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Menurut Presiden, sumpah jabatan yang telah diucapkannya merupakan komitmen untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjaga kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia.

“Saya disumpah untuk menjalankan amanat konstitusi dan menjaga kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia. Karena itu, saya harus melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Advertisement

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menghadapi berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai kesulitan yang dihadapi saat ini harus dilihat secara jujur dan diselesaikan bersama-sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Kita harus berani menghadapi kenyataan dan berani memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai potensi kekayaan bangsa yang selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Namun, Presiden menegaskan bahwa upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Ini bukan soal mencari kesalahan siapa. Kita anggap sebagai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki keadaan. Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat, sehingga saya harus melaksanakan yang terbaik agar tidak ingkar terhadap sumpah yang telah saya ucapkan,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menilai sinergi antara ulama dan umara merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan nasional, memperkuat keadilan sosial, serta mengawal pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Advertisement

Kehadiran Presiden dalam Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun kolaborasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...