Connect with us

Daerah

Rahmat Mirzani Djausal Sebut Penyandang Disabilitas Punya Hak yang Sama untuk Mendapatkan Kesejahteraan

Published

on

Bandar Lampung — Tanggal 3 Desember diperingati sebagai hari disabiltas Internasional sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, masyarakat ramai-ramai memberikan testimoni di media sosial sebagai bentuk dukungan dan semangat bagi para penyandang disabilitas, bahkan di media sosial twitter hari disabilitas menjadi trending topik dengan lebih 100 ribu kicauan.

Sinyal positif bagi penyadang disabilitas, bahwa masyarakat Indonesia peduli terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Pada level kebijakan Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas afirmasi bagi mereka untuk mampu mengembangkan diri dan berkontribusi pada bangsa dan negara. Ingatan masyarakat Indonesia masih jelas bagaimana perjuangan atlit Asian Para Games untuk mengibarkan bendera merah putih disertai lagu Indonesia Raya.

Saat ini provinsi Lampung sedang menggalakan pemenuhan kuota satu persen ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, namun hal ini tidak cukup untuk membumikan visi Indonesia inklusif dan ramah bagi penyadang disabilitas. “Hari disabilitas adalah pengingat bagi kita semua bahwa banyak saudara-saudara kita yang terbatas, namun tidak pernah putus asa akan keadaan. Di Lampung perhatian terhadap penyandang disabilitas masih terbatas, meskipun sudah ada perdanya,” kata Rahmat Mirzani Djausal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Lampung kepada wartawan di Kota Bandar Lampung, Selasa (4/12/2018).

Rahmat Mirzani Djausal menambahkan para penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk memperoleh kesejateraan, kebijakan-kebijakan yang menyeluruh bagi terjaminnya hak mereka adalah keharusan. “Kita tidak bisa hanya meminta sektor swasta memberikan satu persen slot untuk tenaga kerja disabilitas, perlu ada kebijakan yang memaksa mereka sudah memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas, karena sejauh ini baru fasilitas umum yang sudah diwajibkan ramah bagi disabilitas dan ini harus dikerjakan bersama semua elemen pemangku kebijakan di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...