Connect with us

Pemerintahan

Raih Gelar Profesor, Wapres Minta Harris Arthur Hedar Perkuat Hukum Kebijakan Publik di Indonesia

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada Harris Arthur Hedar, atas pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan di bidang Hukum Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar (UNM).

“Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Harris Arthur Hedar, atas pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan di bidang Hukum Kebijakan Publik UNM,” ujar Wapres dalam ucapannya yang ditayangkan secara virtual, Jumat (09/01/2023).

Wapres mengapresiasi pemberian gelar ini, sebagai sebuah prestasi anak bangsa atas pencapaian di bidang keilmuan yang membanggakan.

”Pengukuhan ini menjadi sebuah prestasi yang sangat membanggakan, karena gelar Profesor Kehormatan disematkan sebagai pengakuan atas kompetensi keilmuan dan keahlian yang luar biasa,” tutur Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan ahli-ahli di bidang hukum kebijakan publik untuk menjamin berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Advertisement

“Ahli hukum kebijakan publik sangat dibutuhkan dalam memastikan tercapainya keadilan dan legalitas dalam kebijakan-kebijakan pembangunan, yang berdampak pada kehidupan rakyat,” ungkapnya.

Untuk itu, Wapres meminta atas gelar yang telah diraihnya, Harris Arthur Hedar dapat membantu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan terkini yang nantinya dirumuskan dalam sebuah kebijakan.

“Kontribusi pemikiran progresif dari Saudara sangat dinantikan dalam desain kebijakan publik yang berkualitas untuk menjawab isu-isu kontemporer, khususnya yang akan mengubah masa depan kemanusiaan,” ucap Wapres.

Menutup ucapannya, Wapres berpesan agar gelar dan keilmuan yang telah diraih saat ini dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkokoh hukum kebijakan publik nasional, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat luas.

“Saya berpesan kepada Saudara, untuk memanfaatkan gelar dan kedalaman intelektualitas, untuk memperkuat hukum kebijakan publik di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Advertisement

Sebagai informasi, Harris Arthur Hedar yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia 2020-2025 ini dikukuhkan Sebagai Professor UNM pada Jumat, 19 Januari 2023 di Ruang Teater Menara Pinisi Kampus UNM. (SM/RJP – rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...