Connect with us

Politik

Ratna Juwita: Rasio Elektrifikasi Tidak Akurat, Momentum Revisi UU Kelistrikan!

Published

1 tahun ago

on

rnAnggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti akurasi data rasio elektrifikasi yang disampaikan PLN. Ia menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya di daerah Tuban dan Bojonegoro.rn“Terkait rasio elektrifikasi ini akan selalu saya notice dari waktu ke waktu, masa ke masa. Sampai dengan hari ini saya ini enggak yakin dengan variabel yang digunakan untuk menyusun rasio elektrifikasi,” tegasnya dalam RDP Komisi XII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/06/2025).rnRatna menilai, ini menjadi momentum yang tepat bagi DPR terutama Komisi XII untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009. Menurutnya, aturan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini.rn“Kalau perlu Ketua dan sahabat-sahabat Komisi XII yang lain, mungkin ini adalah momentum yang baik untuk kita di sini bisa merevisi undang-undang ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009. Saya enggak sepakat kalau misalnya rasio elektrifikasi ini tidak mendapatkan atensi khusus dari kita,” tegasnya.rnIa juga mempertanyakan klaim rasio elektrifikasi yang sudah hampir 100 persen di beberapa daerah. “Karena seperti kita tahu kalau misalnya Bapak tadi menyampaikan ada 100 persen di DKI, oke mungkin kita bisa sepakat lah ya, ada 100 persen di Bali oke sepakat. Tapi kalau Jawa Timur terus dibilang 99,56 persen, di dapil saya Bapak tahu sendiri 2024 aja Bapak sudah ngasih berapa tuh 1.251 dan waiting list masih 7.500 Pak, itu di Dapil saya Tuban Bojonegoro,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.rnRatna menegaskan kembali perlunya perhatian serius dari pemerintah dan DPR terhadap isu ini. “Jadi ayolah ketua dan sahabat-sahabat kayaknya sudah pas kalau hari ini kita segera berpikir terkait revisi undang-undang ketenagalistrikan karena sudah tidak up to date dengan kondisi sekarang,” tutupnya.rnSementara itu dalam rapat tersebut, PLN memaparkan bahwa hingga saat ini program akses listrik PLN untuk rumah tangga telah mengaliri listrik sebanyak 86.598.260 rumah tangga. Namun demikian, masih terdapat 1.287.164 rumah tangga dan 10.068 lokasi yang belum berlistrik.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...