Connect with us

Daerah

Riny Fitrianti Dorong Pemerintah Percepat Pengesahan Perda Tata Ruang Laut

Published

on

Tanjungpinang  –  Peraturan Daerah (Perda) tata ruang laut di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan pariwisata tidak kunjung disahkan. Perda yang dianggap penting untuk meningkatkan pemerataan tersebut gagal disepakati oleh pemerintah Kepri pada 2018.rnAlasannya karena masih menunggu persetujuan substansial dari (Persub) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Persub dibutuhkan karena Perda tersebut dengan banyak perangkat daerah dan lembaga/kementrian. Pihak KKP sendiri meminta kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kota Batam sebelum memberikan Persub, agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.rnMerespon alotnya pengesahan kebijakan tersebut, Riny Fitrianti, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Kepri meminta masing-masing pihak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan tata ruang laut Kepri Pemprov dan Pemkot Batam harus bisa menemukan titik temu, karena kebijakan ini memiliki urgensi yang besar untuk masyarakat pesisir.rn”Mari sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat, jangan mengedepankan kepentingan parsial, tapi kedepankan kepentingan bersama. Perda yang harusnya selesai di bahas pada 2018 masih tersendat kompromi antar pemangku kebijakan dapat merugikan masyarakat. Jika terdapat substansi Perda yang dirasa kurang maka dievalusi, agar dapat segera disahkan,” ucap Riny Fitrianti saat dimintai komentar di Tanjungpinang, Selasa (15/1/2019).rnPutri mantan Gubernur Kepri Muhammad Sani tersebut menambahkan Perda ini bertujuan untuk memetakan laut Kepri sesuai peruntukannya Sehingga arah pembangunan itu jelas. Mana laut untuk kawasan wisata, pertambangan pasir laut, lego jangkar, budidaya ikan, pipa gas, pipa air, kabel telekomunikasi, kabel listrik, areal tangkapan ikan tradisional, hutan mangrove, kawasan konservasi nasional atau terumbu karang dan lainnya. “Penataan tata ruang di Provinsi Kepulauan seperti Kepri sangat penting untuk optimalisasi potensi kelautan demi kemajuan masyarakat,” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...