Connect with us

Pemerintahan

Rupiah Mendekati Rp 15.000/Dollar, Presiden Jokowi: Ini Faktor Eksternal Yang Bertubi-Tubi

Published

on

Presiden Jokowi menjawab soal pelemahan rupiah usai melepas ekspor Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi menjawab soal pelemahan rupiah usai melepas ekspor Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa pelemahan nilai tukar mata uang rupiah yang saa ini mendekati angka Rp15.000/dollar AS tidak hanya dialami Indonesia.

“Ini adalah faktor eksternal yang bertub-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, yang berhubungan dengan perang dagang AS – China, maupun yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Pelepasan Ekspor Mobil Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi.

Yang paling penting, tegas Presiden, kita harus waspada dan hati-hati.

Presiden menegaskan dirinya selalu melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan dengan pelaku-pelaku usaha, karena koordinasi yang kuat akan menjadi kunci sehingga jalannya segaris semuanya.

Advertisement

“Kuncinya memang hanya ada dua, di investasi yang harus terus meningkat dan ekspor yang juga harus meningkat sehingga bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa pemerintah telah memproses dan sudah berjalan mandatory Biodiesel 20 (B20) yang berlaku per 1 September 2018. Kebijakan ini diyakini Presiden akan mengurangi impor minyak yang tidak sedikit. “Perkiraan kita hampir 5 miliar dollar AS,” ujarnya.

Selain itu, kalau CPO (minyak kelapa sawit) akan dipakai sendiri untuk B20, menurut Presiden, nantinya suplai ke pasar akan menjadi naik, sehingga diharapkan harga CPO juga akan merangkak naik.

Sementara terkait pemakaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Presiden Jokowi telah meminta kepada kementerian, swasta, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pemakaian local content ini betul-betul diperhatikan.

Kalau semuanya bisa menggunakan komponen dalam negeri, Presiden Jokowi meyakini, akan ada penhemata 2-3 miliar dolar AS. (RAH/JAY/ES)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...