Connect with us

Internasional

Rusia Tidak Lihat Tanda-tanda Ukraina Mau Damai

Published

on

Kabarpolitik.com – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin pada Kamis (2/3) mengatakan, pihaknya tidak melihat tanda-tanda Ukraina siap menggelar pembicaraan damai. Sebaliknya, Kiev justru mengeluarkan ultimatum perang, dikutip dari ANTARA.

Dalam wawancara dengan portal berita Rusia lenta.ru, Galuzin menyebut Rusia dan Ukraina tahun lalu memang mengadakan sejumlah pembicaraan dan menyetujui draf perjanjian perdamaian Maret tahun lalu di Istanbul.

Menurut dia, ada sekitar 17 versi berkaitan dengan draf itu, dan terakhir dikirim ke Ukraina pada 15 April dan belum dijawab.

“Tampaknya karena melihat kemungkinan bahwa Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama, Washington dan London melarang (Presiden Ukraina) Volodymyr Zelenskyy untuk melanjutkan perundingan,” kata Galuzin.

Kemudian pada 30 September, Zelenskyy mengeluarkan pernyataan bahwa tak mungkin berunding dengan presiden Rusia (Vladimir Putin).

Advertisement

Galuzin mengatakan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya NATO menentang perdamaian karena sudah mengeluarkan dana terlalu banyak di Ukraina, yang bagi mereka menjadi alat untuk melemahkan dan mengisolasi Rusia, merusak tatanan keamanan dan mempertahankan hegemoni mereka.

Diplomat itu memastikan bahwa draf perjanjian perdamaian itu mengusulkan pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina, akan tetapi jaminan itu diberikan dengan syarat, yakni netralitas, status non blok dan bebas nuklir, pengakuan atas realitas ada wilayah baru, menolak ideologi Nazi, demiliterisasi, menghargai hak warga minoritas dan pemulihan status bahasa Rusia.

Mengenai kemungkinan Ukraina masuk Uni Eropa, Galuzin mengatakan blok tersebut telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dari asosiasi integrasi ekonomi netral yang independen menjadi struktur militer internasional yang memusuhi Rusia.

Dia menyebutkan pada 2020, Uni Eropa mendirikan Europe Peace Foundation untuk membiayai perang di Ukraina, melatih tentara Ukraina, memasok senjata dan menjatuhkan sanksi terkait perang kepada Rusia.

“Oleh karena itu menjadi anggota Uni Eropa saat ini adalah bergabung dengan uni yang agresif yang tidak bisa menjamin netralitas,” tekan Galuzin.

Advertisement

Galuzin mengatakan Rusia tidak memasuki wilayah Ukraina karena Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson sudah bergabung secara sukarela dengan Rusia. Ia mengatakan masyarakat di wilayah-wilayah itu membuat pilihan secara bebas dan sadar melalui sebuah referendum yang relevan.

Mengenai kembali ke meja perundingan, Galuzin mengatakan proses tersebut tak dihentikan oleh pihaknya melainkan oleh pihak Ukraina.

“Hingga hari ini, kami tidak melihat tanda-tanda bahwa (Ukraina) serius menyelesaikan situasi dengan cara damai. Namun dengan jalan yang sebaliknya. Hanya populis dan ultimatum perang yang terdengar dari Kiev,” kata dia.

Pada saat yang sama, Galuzin yakin banyak warga Ukraina menginginkan perdamaian dan pemulihan hubungan dengan Rusia.

Dia menegaskan Zelenskyy memenangkan pemilihan presiden Ukraina berkat janji mengakhiri konflik di Donbas.

Advertisement

Galuzin menyayangkan janji-janji selama pemilihan umum berubah menjadi slogan kosong dan kebohongan. Volodymyr Zelenskyy selama kurang dari tiga tahun menuruti saran Washington dan membuat Ukraina berada dalam konflik bersenjata melawan Rusia.

Saat ditanya mengenai kerjasama Rusia dengan Belarus, Galuzin mengatakan Belarus memahami kekhawatiran Rusia dan mengerahkan segala cara untuk mengorganisir pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina.

Dia menambahkan bahwa sanksi atas Rusia dan Belarus telah mempererat hubungan kedua negara.

“Angkatan bersenjata Belarus tidak turut langsung dalam operasi khusus, tetapi kemampuan bertempur mereka, didukung oleh kontingen pasukan gabungan Rusia-Belarus di wilayah republik itu, adalah kekuatan penangkal yang serius bagi rezim Ukraina,” tandas Galuzin.

Dia mengungkapkan bahwa latihan militer bersama Rusia-Belarus digelar agar kedua negara siaga menangkal potensi serangan ketika kondisi situasi geopolitik menjadi rumit dan adanya negara tetangga yang bermusuhan.

Advertisement

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...