Connect with us

Pemerintahan

Satgas Dibentuk, Wapres Minta Pengawasan Proses PPDB Lebih Ketat dan Fokus

Published

on

Surabaya, Kabarpolitik.com – Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah, disinyalir terus berulang. Aduan masyarakat yang putera puterinya mengalami hal ini pun terus disuarakan melalui media sosial maupun media massa. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan hingga kepolisian untuk menanggulangi hal ini.

“Supaya pengawasannya lebih ketat, jadi lebih fokus untuk mengamati [proses PPDB] dan supaya membuat pihak yang akan melakukan [kecurangan tidak berani] karena sudah ada satgas nya,” imbuh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan pers nya usai meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Grand City Hall Convention, Jl. Gubeng Pojok No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (04/07/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dengan dibentuknya satgas ini, diharapkan proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan.

“Berpikir berpuluh kali lah untuk melakukan itu karena sudah ada lembaga yang mengawasi dan memata-matai langsung sehingga nanti bisa berjalan dengan baik,” tutur Wapres.

Apabila masih ditemui kecurangan dikemudian hari, Wapres menekankan bahwa pembentukan satgas merupakan hal yang tepat. Agar pengawasan terhadap proses yang berlangsung setiap tahun ini dapat berkelanjutan dan memberikan efek jera kepada pihak yang terlibat.

Advertisement

“Soal Satgas PPDB, kalau memang dengan mengawasinya tidak juga berhasil, masih saja terjadi [kecurangan], saya kira tidak salah jadi (pembentukan) Satgas itu ya,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, President World Aquaculture Society – Asia Pacific Chapter Khrisna Salin, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi. (NN/AS, rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...