Connect with us

Politik

Survei ASI, PPP Lolos Ke Parlemen

Published

on

rnJakarta – Hasil survei dari Arus Survei Indonesia menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan lolos ke parlemen pada pemilu 2024 dengan memperoleh 4,2%.rnSelain PPP ada tujuh partai lainnya yang juga lolos ke DPR diantaranya PDI Perjuangan (22,1%), Gerindra (17,4%), PKB (10,6%), Golkar (8,4%), PKS (7,9%), NasDem (7,2%), Partai Demokrat (6,7%). Sementara itu PAN masih mendapatkan 3,9%.rnSurvei dilaksanakan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.rnDalam survei ini melibatkan 1.200 responden. Margin of error mencapai +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.rnDirektur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menjelaskan alasan melakukan survei secara khusus dilakukan di Pulau Jawa. Dia mengatakan setengah pemilih di Pemilu 2024 berada di Pulau Jawa.rn“Kenapa survei dilakukan di Pulau Jawa? Secara demografi data KPU mengatakan 56% pemilih ada di Pulau Jawa. Pemilih orang Jawa menyebar di seluruh Indonesia,” kata Ali dalam rilis survei ASI bertajuk Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).rnMenanggapi hal itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) optimis suara PPP akan lebih besar dibanding selama ini ditampilkan dalam banyak lembaga survei, sebab terdapat kader dan struktur kuat hingga di daerah yang sering tidak terpotret surveirn“Memang hasil survei bukan riil perolehan suara partai di Pemilu 2024 mendatang. Namun setidaknya survei tersebut berguna sebagai hasil penelitian ilmiah untuk bahan evaluasi atas kerja elektabilitas partai politik,” ungkap Awiek.rnBerikut elektoral partai versi survei Arus Survei Indonesia:
PDI Perjuangan (22,1%),
Gerindra (17,4%),
PKB (10,6%),
Golkar (8,4%),
PKS (7,9%),
NasDem (7,2%),
Partai Demokrat (6,7%).
PPP (4,2%)
PAN (3,9%)
Perindo (1,7%)
PSI (1,5%),
Partai Buruh (0,5%)
Partai Gelora (0,5%),
Hanura (0,4%),
Partai Ummat (0,3%),
PKN (0,2%), PBB (0,2%),
Partai Garuda (0,1%)rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...