Connect with us

Pemerintahan

Tanggapi Potensi Perbedaan Penetapan 1 Ramadan 1445 H, Wapres Minta Masyarakat Sikapi dengan Saling Pengertian dan Legowo

Published

on

Tangerang, Kabarpolitik.com – Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk penentuan awal bulan Ramadan 1445 Hijriyah pada hari Minggu, 10 April 2024. Hasil dari sidang isbat ini pun kerap menimbulkan perbincangan di masyarakat. Pasalnya, sering ditemui terjadinya perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dengan organisasi massa Islam.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat menghormati perbedaan yang terjadi dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keputusan yang diyakininya.

“Sikap yang kita harus bagun adalah sikap saling pengertian, legowo, untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja. Kalau mungkin besok [penetapan 1 Ramadan 1445 H] Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silahkan Senin atau Selasa,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai meresmikan 525 BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan Tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archam, Jalan Raya Rajeg No. 49, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (7/03/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam melihat keberadaan hilal, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dan mungkin diinterpretasikan berbeda oleh setiap anggota sidang.

“Setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti ada perbedaan, karena perbedaan kriteria,” imbuh Wapres.

Advertisement

“Karena itu, untuk menyamakan kriteria ini kan belum ketemu,” tambahnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres pun mengimbau agar masyarakat tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan nantinya merayakan hari kemenangan mengikuti jadwal penetapan yang dipilihnya.

“Pokoknya yang [puasanya] ikut pemerintah, lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran lebaran ikut yang lebih dulu, itu tidak betul,” imbuh Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (NN/AS, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...