Connect with us

Pemerintahan

Terima Pengurus PGGP, Wapres Minta Gereja Dukung Sinkronisasi Program-Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Saat ini, pemerintah berupaya keras merealisasikan berbagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Namun, keseluruhan agenda yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dapat disinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan masyarakat.

“Pertama kita menggunakan pendekatan keamanan untuk kesejahteraan, badan pengarahnya, kemudian juga menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua yang program-programnya harus disinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua itu, kita pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Satu paling penting itu adalah kehadiran gereja,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, di tengah pluralisme yang ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi gesekan di masyarakat.

“Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP,” imbau Wapres.

Salah satu cara yang dapat ditempuh, tambahnya, dengan melakukan kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga pesan damai tersebut dapat juga sampai ke umat antaragama.

Advertisement

“Berkolaborasi dengan FKUB dan lembaga-lembaga lintas agama menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari tanah papua,” papar Wapres.

Ia juga menekankan agar para pemuka agama, khususnya yang tergabung dalam PGGP, untuk tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, sebagai pemuka agama yang memiliki jemaah dan tutur katanya di dengar oleh masyarakat, hal tersebut menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat.

“Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP,” tegas Wapres.

“Harus ada perubahan paradigma melalui peran gereja,” lanjutnya.

Menutup audiensi, Wapres berpesan bahwa seluruh upaya yang sedang dirintis saat ini agar dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik agar nantinya dapat diwariskan kepada generasi penerus dengan baik dan harmonis.

Advertisement

“Kita harus mewariskan situasi damai, situasi yang kondusif, bagian penting yang harus kita kuat, saya yakin tidak pernah berhenti,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua PGGP Papua Barat Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa PGGP akan bersama-sama pemerintah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan program ini di antaranya dengan menghadirkan umat yang benar-benar memahami tugas tanggung jawabnya.

“Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan Bapak Ma’ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua,” ungkap Sherly.

Hadir dalam audiensi ini Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo, Ketua PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa STH, serta anggota PGGP di antaranya Jhony Banua Rouw, Pdt. Simson Aronggear, Pdt. Kornelius Sutriyono, Pdt. Jalahan Sianturi, Pdt. Dr. James Wambrauw, dan Max Fredrik Leatemia.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, serta Arif Rahman. (NN/SK-BPMI, Setwapres

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...