Connect with us

Politik

Termasuk RUU DKJ, Paripurna DPR RI Setujui 37 RUU Prolegnas Prioritas 2023

Published

on

rnRapat Paripurna DPR RI menetapkan sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta 5 (lima) daftar RUU Kumulatif terbuka masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.rnPengesahan daftar Prolegnas Prioritas 2023 berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2023 – 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).rn”Apakah laporan Baleg DPR RI atas evaluasi kedua RUU Prolegnas RUU Prioritas 2023, perubahan keenam Prolegnas RUU tahun 2020 – 2024, dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2024 dapat disetujui?” kata Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang disambut persetujuan peserta rapat.rnSebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Nurdin menyatakan terdapat 6 RUU yang dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2023 dan dimasukkannya usulan baru dalam perubahan kedua RUU Prioritas tahun 2023 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).rnSementara itu, lanjut Nurdin, dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Badan Legislasi telah menerima usulan RUU sebanyak 78 RUU, dimana 10 RUU merupakan usulan RUU baru untuk  dipertimbangkan masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024.rnKe- 10 RUU usulan baru itu adalah, RUU tentang Pertanahan sebagai inisiatif Komisi II DPR RI, Revisi UU tentang Pelayaran inisiatif Komisi V DPR RI.rnKemudian, RUU tentang Pertekstilan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji inisiatif, RUU tentang Komoditas Strategis, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelima RUU tersebut merupakan inisiatif Badan Legislasi DPR RI.rn”Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik inisiatif DPD RI, RUU tentang Persandian serta RUU tentang Hukum Perdata Internasional usul pemerintah,” jelas Nurdin.rnSelain itu, Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM juga menyetujui jumlah Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020 – 2024 sebanyak 256 (dua ratus lima enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka serta jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...