Connect with us

Internasional

Tiongkok Sebut Bisa Gunakan Kekuatan Militer untuk Reunifikasi Taiwan

Published

on

Kabarpolitik.com – Tiongkok akan terus berjuang melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan, meski harus menggunakan kekuatan militer.

“Kami akan terus berjuang menyatukan kembali Taiwan, namun kami tidak akan pernah berjanji meninggalkan penggunaan kekuatan karena kami punya pilihan mengambil semua tindakan yang diperlukan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Kamis (22/3).

Penggunaan kekuatan itu, sebut Wang, semata-mata diarahkan terhadap campur tangan kekuatan asing dan kelompok separatisme yang berupaya memerdekakan Taiwan.

“Penyebab utama ketegangan di Selat Taiwan saat ini berakar dari otoritas DPP (Partai Progresif Demokrat) yang meminta dukungan Amerika Serikat untuk kemerdekaan Taiwan sehingga beberapa pihak di AS memanfaatkan isu Taiwan untuk menahan (pengaruh) Tiongkok,” ujar Wang.

Jika AS menginginkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, Wang menyarankan AS agar mematuhi prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS.

Advertisement

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan Tiongkok sangat mungkin memiliki kemampuan menyerang Taiwan pada 2027. Dia menganggap Taipei juga telah memiliki kemampuan dalam membeli teknologi pertahanan dari AS.

Kongres AS telah menyetujui dana hibah darurat ke Taiwan sebesar USD 2 miliar per tahun dari 2023 hingga 2027. Menanggapi hal itu, Wang menyatakan Taiwan adalah masalah Tiongkok.

“Ini berarti yang menyelesaikan masalah Taiwan adalah rakyat Tiongkok. AS harus berhenti mencampuri masalah Taiwan agar tidak menimbulkan ketegangan baru di Selat,” kata Wang dalam pengarahan pers rutin.

Wang juga menentang keras pertemuan pemimpin Taiwan Tsai Ing Wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy. “Kami menentang keras semua bentuk kontak AS dengan Taiwan karena melanggar prinsip Satu Tiongkok,” tegas Wang.

Wang berpandangan bahwa pertemuan Tsai bukan sekadar transit dalam kunjungannya ke Amerika Latin, melainkan upaya mempropagandakan kemerdekaan Taiwan.

Advertisement

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...