Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [PENIPUAN] Tautan “Lowongan Kerja Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)”

Published

on

  • Informasi resmi tentang lowongan kerja PT IMIP Indonesia hanya diumumkan di laman imip.co.id dan media-media sosial resmi perusahaan.
  • Unggahan berisi tautan “lowongan pekerjaan PT IMIP Indonesia”  merupakan konten palsu (fabricated content).

Akun TikTok “lowongan.kerja.20342” pada Selasa (29/4/2025) mengunggah video [arsip] berisi informasi lowongan pekerjaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 

Berikut narasi dalam unggahan:

“Lowongan Kerja Terbaru 2025
PT. IMIP INDONESIA
RP 6.000.000 – RP 12.000.000
PENDAFTARAN TERBUKA UNTUK UMUM

PRIA/WANITA
SMK/SMA SEMUA JURUSAN
UMUR 18-55 TAHUN
FOTO KTP
POSISI BISA DIPILIH
IJAZAH/NON IJAZAH
PENGALAMAN/NON PENGALAMAN TERSEDIA TRAINING
9 JAM BEKERJA PERGANTIAN SHIFT”.

Dalam kolom komentar, akun tersebut mengimbau warganet yang tertarik untuk mendaftar lewat tautan yang tersemat di profil akun.

Hingga Selasa (13/5/2025) unggahan telah disukai 8 pengguna dan dibagikan ulang dua kali. 

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses laman resmi IMIP, imip.co.id. Hasilnya, ditemukan artikel “Masyarakat Harus Waspada Atas Penipuan Info Loker PT IMIP” yang dipublikasikan Jumat (2/5/2025). Artikel itu menuliskan kalau banyak hoaks lowongan pekerjaan yang mencatut PT IMIP dengan persyaratan yang terlalu sederhana, yaitu hanya memerlukan KTP tanpa ijazah dan syarat lainnya.

Advertisement

Head of Media Relations PT IMIP telah menyatakan pengumuman-pengumuman tersebut adalah hoaks, dan lowongan pekerjaan resmi dari PT IMIP hanya diinformasikan melalui:

TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang tersemat di bio akun pengunggah. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. 

Kesimpulan

Unggahan berisi tautan “lowongan pekerjaan PT IMIP Indonesia”  merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Zahra)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...