Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Program Rumah Gratis dari Pemerintah

Published

on

  • Tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian PKP.
  • Unggahan berisi tautan “pendaftaran rumah gratis dari pemerintah” merupakan konten palsu (fabricated content).

Akun TikTok “Info_terbaru_id” pada Selasa (15/04/2025) mengunggah video [arsip] yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan bagikan rumah gratis. Dalam video ini terlihat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan 25.000 unit rumah di beberapa wilayah di Indonesia untuk masyarakat yang tidak memiliki slip gaji.

Berikut narasi lengkapnya:

“ Program Pemerintah Sudah Mulai Terbuka, Penyerahan Rumah Gratis Kepada Masyarakat Tanpa Gaji Tetap. Silahkan Daftar Diri Anda Melalui Link Daftar Di Bio Profil/ Langsung Klik Tombol Daftar Di Bawah. Silahkan Daftar Sekarang Sebelum Tertutup.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengumumkan program penyerahan 25.000 unit rumah gratis kepada masyarakat tanpa gaji tetap”

Per Sabtu (17/05/2025), unggahan tersebut sudah dilihat 877 kali dan disukai 52 pengguna.

Pemeriksaan Fakta

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke laman resmi pemerintah, tetapi ke laman yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Advertisement

Diberitakan Antara, pemerintah melalui Kementerian PKP mengadakan program 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menyasar kelompok pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Program dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk:

  • Jawa Barat, 
  • Jawa Tengah, 
  • Sulawesi Selatan, 
  • Sumatra Selatan, 
  • Kalimantan Selatan, dan 
  • Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut. Syarat utama pengajuan adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji.

Kesimpulan

Unggahan berisi tautan “pendaftaran rumah gratis dari pemerintah” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Amanda Rahma)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...