Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] AFC Melarang Indonesia Menaturalisasi Warga Negara Belanda

Published

on

  • Tidak ditemukan sumber valid yang membenarkan adanya larangan resmi dari AFC terhadap Indonesia terkait naturalisasi warga negara Belanda.
  • Unggahan berisi narasi “AFC melarang Indonesia menaturalisasi warga negara Belanda” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Akun Facebook “Darmawan” melalui “GROUP MARTEN PAES TIMNAS INDONESIA” pada Rabu (2/4/2025) membagikan foto [arsip] disertai narasi:

“🚨BREAKING NEWS‼️ PSSI/timnas Indonesia dilarang menaturalisasi warga negara Belanda setelah protes keras dari AFC di kantor pusat Kuala lumpur Malaysia pada 31 Maret lalu😱. Keputusan ini telah disepakati oleh anggota AFC khusus nya Bahrain dan Malaysia yg mengajukan protes atas dasar menjaga integritas kompetisi internasional yg mengedepan kan peningkatan kompetisi liga domestik di negara masing-masing🥶. Pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini,Pasca keputusan telah di buat .tulis (Fabrizio Romano). Bagaimana pendapat kalian geng Jika ini terjadi ⁉️”

Hingga Rabu (23/4/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh 7 pengguna dan menuai 3 komentar.

Pemeriksaan Fakta

Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id.

Tim Periksa Fakta tirto.id menelusuri laman resmi AFC, the-afc.com. Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim. Penelusuran dengan kata kunci “AFC larang PSSI naturalisasi pemain asal Belanda” di kolom pencarian Google juga tidak menghasilkan penemuan informasi valid terkait klaim.

Penelusuran dengan mengunjungi akun X dan Instagram pemerhati sepak bola Fabrizio Romano—yang namanya disebutkan dalam unggahan sebagai sumber—hasilnya tidak terdapat unggahan yang membenarkan klaim.

Berdasarkan pengamatan Tim Periksa Fakta tirto.id, dalam laman resmi PSSI juga tidak ditemukan pemberitaan maupun keterangan resmi yang membenarkan adanya pelarangan naturalisasi.

Advertisement

Kesimpulan

Unggahan berisi narasi “AFC melarang Indonesia menaturalisasi warga negara Belanda” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...