Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Beredar Risalah Rapat Pengangkatan Nama – nama Menteri Kabinet Kerja Jilid II dengan Lambang Garuda dan Bertuliskan Koalisi Indonesia Maju

Published

on

Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf, Erick Tohir membantah kabar adanya risalah rapat dalam format PDF yang bernama Menteri Kabinet Kerja Jilid II. “Hoaks,” kata Erick, Rabu (17/7).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi–Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menjelaskan terdapat kerancuan nama koalisi dalam risalah rapat tersebut yakni “Koalisi Indonesia Maju,” padahal menurutnya koalisi partai pendukung Jokowi – Ma’ruf adalah Koalisi Indonesia Kerja. “Judulnya aja pakai Koalisi Indonesia Maju, itu saja sudah bukan kami, Koalisi Indonesia Kerja,” katanya.

=====

Sumber: Media Sosial Whatsapp

=====

Advertisement

Kategori: Fabricated Content

=====

Narasi:

“KOALISI INDONESIA MAJU REPUBLIK INDONESIA. RISALAH PENGANGKATAN MENTERI PEMBANTU PRESIDEN DALAM KABINET KERJA JILID II PERIODE 2019 – 2024.”

=====

Advertisement

Penjelasan:

Beredar file Risalah Rapat Pengangkatan Pembantu Menteri Presiden Dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019 – 2024 di media sosial Whatsapp. Dalam file berformat PDF dengan nama file “Menteri “ Kabinet Kerja Jilid II” tersebut, terdapat lambang Garuda dan tulisan Koalisi Indonesia Maju.

Dalam Risalah Rapat itu dituliskan jenis rapat adalah musyawarah pengangkatan nama – nama Menteri pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019 – 2024 masa kepemerintahan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin bersama partai koalisi. Diinformasikan juga, waktu rapat, Minggu 14 Juli 2019 dipimpin oleh Ir. H. Joko Widodo dan Sekretaris, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M dengan sifat rapat yang tertutup, dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai yang tergabung dalam koalisi, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) di Ruang Rapat Sentul City Internasional Convention Center, Bogor.

Kemudian terdapat 42 nama yang menempati posisi menteri, pejabat setingkat menteri, kepala Lembaga pemerintah non kementerian dan kepala lembaga non struktural. Pada bagian penutup risalah rapat tertulis, “Salinan Resmi Akan Dikeluarkan Pasca Pengumuman Kabinet Kerja Jilid II.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf, Erick Tohir menyatakan dengan tegas kabar itu adalah tidak benar. “Hoaks,” kata Erick, Rabu (17/7).

Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf, Abdul Kadir Karding memastikan draft susunan menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf yang belakangan beredar, merupakan hoaks. “Saya bisa pastikan draft yang beredar itu hoaks,” ujarnya, Selasa (16/7) malam.

Advertisement

Karding juga menjelaskan terkait kerancuan nama koalisi dalam risalah rapat tersebut yakni “Koalisi Indonesia Maju,” padahal menurutnya koalisi partai pendukung Jokowi – Ma’ruf adalah Koalisi Indonesia Kerja. “Judulnya aja pakai Koalisi Indonesia Maju, itu saja sudah bukan kami, Koalisi Indonesia Kerja,” katanya.

Wakil Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf, Arsul Sani juga menerangkan bahwa hingga kini Jokowi – Ma’ruf masih menyusun daftar kabinet. Sebelum mengumumkan kepada publik, mereka akan mengadakan pertemuan dengan ketua umum partai politik untuk membahas koalisi dan daftar menteri pada bulan ini. “Kalau misalnya yang di–reshuffle itu menteri yang berasal dari partai politik, tentu pak Jokowi akan berkomunikasi dengan parpolnya, tentu dengan Ketua Umum (Ketum),” ujarnya.

=====

Referensi:

1.http://news.kompas.com/read/2019/07/17/08414431/hoaks-nama-menteri-kabinet-jilid-ii-dengan-kop-garuda

2. http://nasional.tempo.co/read/1225425/susunan-menteri-kabinet-jokowi-yang-beredar-dipastikan-hoaks?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_3

Advertisement

3. http://katadata.co.id/berita/2019/07/17/hoaks-daftar-menteri-kabinet-jokowi-maruf-beredar-di-media-sosial

4. https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1166427-beredar-susunan-kabinet-indonesia-kerja-jokowi-ma-ruf-amin-hoax

5. https://www.suara.com/news/2019/07/17/064020/cek-fakta-7-hal-salah-di-susunan-menteri-kabinet-kerja-jilid-2-versi-pdf

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/936388570027012/

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...