Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Nadiem Makarim Jadi DPO Kasus Korupsi Rp9,9 Triliun

Published

on

  • Kejagung telah membantah informasi mengenai penetapan Nadiem Makarim sebagai DPO.
  • Unggahan berisi klaim “Nadiem Makarim ditetapkan sebagai DPO kasus korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Akun Facebook “Putra Jofun To” pada Kamis (29/5/2025) membagikan video [arsip] disertai narasi:

“Heboh..!!

NADIEM MAKARIM EKS KEMENDIKBUD JADI DPO KEJAGUNG KASUS KORUPSI 9,9T

Kejagung di kawal ketat TNI menggeledah apartemen milik Nadiem dan menemukan sejumlah barang bukti. Mantap mendikbud diduga telah melakukan korupsi dengan pengadaan laptop senilai hampir 10 T rupiah. Mantan mendikbut itu sendiri masih dalam buruan kejagung setelah menjabat keberadaannya tak di temukan.

9,9 TRILIUN LENYAP

JEJAK NADIEM DIENDUS KEJAGUNG!

9,9 triliun rupiah. Ulangi perlahan biar nyesek 9,9 triliun bukan buat bangun sekolah, bukan buat naikin gaji guru. Tapi buat beli laptop chromebook, laptop yang bahkan siswa nggak butuh, laptop berbasis internet sementara sinyal aja putus nyambung dan ini kejadian pas eranya Nadiem Makarim. Yes, mantan menteri, mantan bos startup, tapi kebijakan digitalnya? Lebih mirip dropshipper yang penting cuan muter, bukan fungsi nyambung. Rp9,9 triliun tuh bisa beli berapa juta laptop standar? Tapi mereka pilih chromebook yang diuji 2019 dinyatakan nggak efektif, tapi tetep dibeli karena di negeri ini yang nggak dibutuhkan tetep dibeli. Untung kejagung mulai usut karena kalau enggak? Yang pintar bukan siswanya, tapi yang ngatur proyeknya”

Advertisement

Unggahan disertai takarir:

“Salah satu anak buah Jokowi korupsi..sekarang DPO..”

Per Kamis (19/6/2025), konten tersebut mendapat 7.900-an emoji reaksi serta lebih dari 1.900 komentar.

Pemeriksaan Fakta

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Video yang beredar bersumber dari peristiwa penggeledahan apartemen dua eks stafsus Nadiem Makarim, JT dan FH pada Rabu (21/5/2025). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang diperkirakan terjadi pada 2019-2023.

Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan benda elektronik. Dokumentasi proses penggeledahan tersebut dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV ini.

Advertisement

“Yang bersangkutan (Nadiem) belum dipanggil dalam proses penyidikan, ini apalagi (masuk) DPO. Jadi, tidak benar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar sebagaimana diwartakan Kompas.com, Senin (2/6/2025).

Penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, dengan meminta keterangan 28 saksi yang telah diperiksa.

Kesimpulan

Unggahan berisi klaim “Nadiem Makarim ditetapkan sebagai DPO kasus korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...