Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Prabowo Usulkan Referendum di Aceh dan Papua Barat

Published

on

  • Konteks asli unggahan yang beredar adalah momen pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres saat KTT G20 Brasil 2024. Tidak ada bahasan mengenai referendum dalam pertemuan tersebut.
  • Unggahan berisi klaim “Prabowo usulkan referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Akun TikTok “mujahidin427” [arsip] pada Sabtu (2/8/2025) membagikan video berisi narasi:

“Prabowo usulkan PBB gelar referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat”

Hingga Jumat (15/8/2025) unggahan TikTok “mujahidin427” telah disukai oleh 1.000-an pengguna dan menuai hampir 200 komentar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) juga menemukan klaim serupa dibagikan oleh akun SnackVideo “bgmih272” [arsip] dan akun Facebook “Kalimada Kalimada” [arsip] pada Minggu (3/8/2025). Isinya menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Sekjen PBB António Guterres berjabat tangan.

Pemeriksaan Fakta

Disadur dari artikel Periksa Fakta antaranews.com.

Berita asli antaranews.com yang memuat foto pertemuan tersebut berjudul “Presiden Prabowo dan Sekjen PBB bahas sejumlah isu strategis“. Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela KTT G20 di Brasil pada November 2024. 

Isu yang dibahas meliputi keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran HAM, dan krisis di Palestina. Tidak ada pembicaraan mengenai referendum di Aceh maupun Papua Barat.

Advertisement

Tim antaranews.com juga menelusuri rekaman yang beredar di TikTok dan menemukan bahwa video pernyataan António Guterres soal referendum adalah hasil rekayasa. Video asli, yang diunggah di kanal YouTube resmi United Nations pada Oktober 2019, memperlihatkan Guterres menyampaikan pesan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, bukan membahas referendum.

Kesimpulan

Unggahan berisi klaim “Prabowo usulkan referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...