Connect with us

Pemerintahan

Undang 80 Menteri Dunia, Indonesia Pimpin Pembahasan Air dan Sanitasi di SMM 2022

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Minister’s Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022 yang diselenggarakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta.

Pertemuan tingkat menteri terbesar yang diadakan di Indonesia tersebut dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dengan konfirmasi kehadiran tak kurang dari 80 menteri dari seluruh dunia.

Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa sidang Umum PBB pada tahun 2010 mengakui bahwa akses terhadap sanitasi dan air minum aman merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan bagi Semua” menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, yang harus kita capai pada tahun 2030.

“Namun secara global, saat ini sekitar 2 miliar manusia tidak mempunyai akses yang baik terhadap air minum yang aman, dan lebih dari 3 miliar orang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi yang aman,” terangnya.

Di Indonesia, ungkap Wapres, akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11 persen.

Advertisement

“Untuk akses sanitasi, saat ini sekitar 80 persen penduduk mempunyai akses sanitasi layak, sedangkan sanitasi aman baru dinikmati oleh sekitar 7 persen penduduk Indonesia,” urainya.

Padahal, lanjut Wapres, sesuai data WHO, penyediaan air minum dan sanitasi yang aman menentukan hidup dan kehidupan manusia.

“Namun secara global dan lebih dari tiga miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman,” ujarnya.

Wapres pun berharap forum pada pertemuan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi optimal dalam mendorong peningkatan jumlah populasi dalam mengakses sanitasi dan air minum aman, baik secara global maupun secara nasional di Indonesia.

“Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, kita teguhkan komitmen bersama secara global untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum aman, serta menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas pembangunan di negara kita,” pesannya.

Advertisement

Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Josaphat Rizal Primana mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan pertama kalinya SMM membahas kaitan air minum dan sanitasi dengan tiga krisis, yaitu pandemi Covid-19, darurat iklim yang meningkat, dan ekonomi global yang sedang berjuang dalam kaitannya dengan komitmen pembangunan berkelanjutan.

“Ketiga krisis tersebut berkaitan erat dengan akses masyarakat atas air minum dan sanitasi serta perlunya investasi untuk memastikan akses tersebut dapat dicapai. Pasalnya, hampir 90 persen bencana iklim terkait dengan air, termasuk banjir, kekeringan, dan kualitas air yang memburuk,” terangnya.

Di Indonesia, menurut Josaphat, sepanjang 2007-2019, bencana yang berhubungan dengan air, selain menyebabkan banyak korban jiwa, juga menimbulkan kerugian ekonomi rata-rata USD 2–3 miliar setiap tahunnya.

“Padahal, berdasarkan kajian Bank Dunia, sumber daya dan layanan air minum menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita di Indonesia. Investasi di sektor air minum dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, jika Indonesia ingin masuk dalam lima besar ekonomi dunia, sesuai Visi Indonesia 2045,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perumahan dan Pemukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menuturkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi, dengan 80,29 persen masyarakat terlayani sanitasi yang layak dan 7,25 persen sanitasi yang dikelola dengan aman hingga akhir 2021. Sementara, air minum hingga akhir 2020 telah mencapai 90,2 persen akses layak dengan 11,8 persen di antaranya aman.

Advertisement

“SMM 2022 dimaksudkan sebagai momentum untuk mendorong komitmen pemenuhan akses aman air minum dan sanitasi, sekaligus kesempatan berbagi keberhasilan Indonesia dan upaya berkelanjutan dengan negara lain,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Tri Dewi, SMM 2022 akan menjadi wadah bagi para pemimpin politik seluruh dunia untuk mendiskusikan strategi, komitmen, kerjasama, dan kolaborasi untuk memprioritaskan investasi air minum dan sanitasi.

“(Hingga) pada akhirnya akan mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, utamanya Tujuan 6, yaitu menyediakan akses air minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan bagi semua,” tuturnya. (RN-rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...