Connect with us

Internasional

Upah Pekerja di Jepang Naik, Tertinggi Dalam Kurun 30 Tahun Terakhir

Published

on

Kabarpolitik.com – Para pekerja di Jepang kini bersukacita. Terutama mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Hasil pembicaraan perburuhan tahunan alias shunto yang ditutup pada Rabu (15/3), banyak perusahaan yang mengindahkan seruan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Yakni, memberikan upah lebih tinggi agar dapat mengatasi kenaikan beban biaya hidup.

Kenaikan upah rata-rata pada shunto 2023 menjadi yang tertinggi dalam rentang 30 tahun terakhir. Sejak akhir 90-an, gaji pekerja di Jepang jarang mengalami kenaikan. Kalaupun naik, biasanya relatif sedikit. Kenaikan tertinggi terjadi pada 1997, yaitu 2,9 persen.

Hal itu membuat gaji di Jepang jauh di belakang rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Upah di Jepang tumbuh hanya 5 persen selama 30 tahun terakhir. Jauh di bawah kenaikan rata-rata 35 persen di antara negara-negara anggota OECD.

Kini, kondisi itu tidak bisa terus diterapkan. Yen melemah. Kenaikan harga komoditas telah mendorong biaya impor dan inflasi ke level tertinggi dalam empat dekade.

Kishida mengatakan, pihaknya menargetkan kenaikan upah minimum berlaku secara nasional. ”Musim semi ini menandai titik balik untuk pertumbuhan dan distribusi kekayaan,” ungkapnya dalam pertemuan dengan para perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.

Advertisement

Setiap Maret, lebih dari 300 perusahaan besar bernegosiasi dengan serikat pekerja mereka. Kelompok buruh Rengo menuntut kenaikan gaji 5 persen. Namun, belum diketahui apakah disepakati di angka tersebut atau tidak.

Perusahaan besar Jepang seperti Toyota Motor dan Hitachi telah menyetujui kenaikan upah yang diminta serikat pekerja. Hasil kesepakatan bakal diumumkan secara luas dalam beberapa pekan ke depan.

Hitachi menyebut akan menaikkan upah keseluruhan dengan rata-rata 3,9 persen. Artinya, angka itu mengalami kenaikan 2,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

”Mengingat lonjakan harga, ekspektasi karyawan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Wakil Presiden Hitachi Kenichi Tanaka.

Tahun ini, untuk kali pertama semua perusahaan pembuat mobil utama di Jepang menerima penuh tuntutan serikat pekerja. Meski begitu, untuk pekerja di perusahaan kecil, prospeknya terbilang kurang menggembirakan. Padahal, hampir 70 persen tenaga kerja di Jepang bekerja di perusahaan kecil.

Advertisement

”Kita tak boleh membuat kenaikan upah ini hanya sekali saja,” ujar Presiden Serikat Informasi dan Elektronik Listrik Jepang Masashi Jimbo.

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...