Connect with us

Internasional

Upah Pekerja di Jepang Naik, Tertinggi Dalam Kurun 30 Tahun Terakhir

Published

on

Kabarpolitik.com – Para pekerja di Jepang kini bersukacita. Terutama mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Hasil pembicaraan perburuhan tahunan alias shunto yang ditutup pada Rabu (15/3), banyak perusahaan yang mengindahkan seruan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Yakni, memberikan upah lebih tinggi agar dapat mengatasi kenaikan beban biaya hidup.

Kenaikan upah rata-rata pada shunto 2023 menjadi yang tertinggi dalam rentang 30 tahun terakhir. Sejak akhir 90-an, gaji pekerja di Jepang jarang mengalami kenaikan. Kalaupun naik, biasanya relatif sedikit. Kenaikan tertinggi terjadi pada 1997, yaitu 2,9 persen.

Hal itu membuat gaji di Jepang jauh di belakang rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Upah di Jepang tumbuh hanya 5 persen selama 30 tahun terakhir. Jauh di bawah kenaikan rata-rata 35 persen di antara negara-negara anggota OECD.

Kini, kondisi itu tidak bisa terus diterapkan. Yen melemah. Kenaikan harga komoditas telah mendorong biaya impor dan inflasi ke level tertinggi dalam empat dekade.

Kishida mengatakan, pihaknya menargetkan kenaikan upah minimum berlaku secara nasional. ”Musim semi ini menandai titik balik untuk pertumbuhan dan distribusi kekayaan,” ungkapnya dalam pertemuan dengan para perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.

Advertisement

Setiap Maret, lebih dari 300 perusahaan besar bernegosiasi dengan serikat pekerja mereka. Kelompok buruh Rengo menuntut kenaikan gaji 5 persen. Namun, belum diketahui apakah disepakati di angka tersebut atau tidak.

Perusahaan besar Jepang seperti Toyota Motor dan Hitachi telah menyetujui kenaikan upah yang diminta serikat pekerja. Hasil kesepakatan bakal diumumkan secara luas dalam beberapa pekan ke depan.

Hitachi menyebut akan menaikkan upah keseluruhan dengan rata-rata 3,9 persen. Artinya, angka itu mengalami kenaikan 2,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

”Mengingat lonjakan harga, ekspektasi karyawan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Wakil Presiden Hitachi Kenichi Tanaka.

Tahun ini, untuk kali pertama semua perusahaan pembuat mobil utama di Jepang menerima penuh tuntutan serikat pekerja. Meski begitu, untuk pekerja di perusahaan kecil, prospeknya terbilang kurang menggembirakan. Padahal, hampir 70 persen tenaga kerja di Jepang bekerja di perusahaan kecil.

Advertisement

”Kita tak boleh membuat kenaikan upah ini hanya sekali saja,” ujar Presiden Serikat Informasi dan Elektronik Listrik Jepang Masashi Jimbo.

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...