Urgensi Lompatan Inovasi dalam Menjaga Kedaulatan Dirgantara dan Kedaulatan Digital

Jakarta, Kabarpolitik.com – Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Dr. R. Gatot Prio Utomo menyoroti perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang kurang memperhatikan penguasaan teknologi dan bisnis digital di sektor hulu atau upstream. Tidak seperti industri pertambangan, di mana sektor hulu secara natural berada di bawah kedaulatan Indonesia dan tidak bergerak, aset terbesar untuk industri digital adalah jumlah penduduk yang sangat besar, dan wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global.

Oleh sebab itu, Gatot menilai Pemerintah harus menjaga kedaulatan dua aset tersebut baik secara ekonomi maupun diplomasi internasional. Jumlah penduduk yang besar telah diserbu oleh raksasa teknologi global yang menjadikan penduduk Indonesia sebagai pasar.

Menurut Gatot, kedaulatan digital ini tidak saja menjaga kedaulatan data pribadi penduduk Indonesia yang telah diinisiasi melalui Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), namun juga harus dijaga melalui diplomasi terkait ekonomi digital dunia. Adapun yang harus diperhatikan antara lain adalah memastikan program Global Tax Deal dapat memberikan keuntungan bagi negara, dikarenakan masyarakat Indonesia telah memberikan pasar dan keuntungan besar bagi raksasa teknologi dunia. Di samping itu, terkait dengan wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global juga harus benar-benar dijaga.

Gatot, yang juga Direktur Eksekutif pada Center for Digital Blue and Green Economy, mengamati adanya perkembangan teknologi yang sangat penting untuk dicermati, yaitu teknologi Satellite Direct-to-Device atau Direct-to-Cell dan teknologi reusable rocket (roket daur ulang) yang memungkinkan peluncuran satelit dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Teknologi ini mempersempit entry-to-barrier cost bagi negara-negara berkembang untuk turut serta dalam kancah penguasaan bisnis dan kedaulatan ruang angkasa.

Hal ini dapat diamati dengan maraknya startup baru di bidang roket dan satelit di Asia, khususnya India, China, dan Jepang yang dalam beberapa dekade sebelumnya, teknologi dan bisnis ini hanya dikuasai oleh Amerika, Rusia, dan beberapa negara Eropa.

Saat ini hanya satu perusahaan yang mendominasi kedua upstream atau hulu tersebut, yaitu Space X dan anak perusahaannya, Starlink. Starlink telah meluncurkan sebanyak lebih dari 4000 satelit LEO (Low Earth Orbit) yang menutupi hampir seluruh wilayah planet bumi. Dan dalam waktu dekat, Starlink akan meluncurkan satelit yang memungkinkan akses langsung dari satelit ke handphone, sehingga suatu saat tidak diperlukan lagi BTS dan perangkat backhaul yang mahal untuk menyediakan konektivitas internet bagi perangkat digital termasuk handphone, desktop, dan perangkat IoT (Internet of Things).

Beberapa bulan lalu, Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan akan memanfaatkan jasa Space X untuk memperkuat pertahanan negaranya, dengan program yang disebut Star-Shield. Ini mengindikasikan bahwa wilayah dirgantara, termasuk ruang udara (air-space) dan ruang angkasa (outer-space), harus dijaga oleh setiap negara, termasuk Indonesia yang memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis.

Dalam konteks ini, Gatot menilai positif inisiatif Kementerian Pertahanan untuk mengembangkan drone atau Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan merumuskan peta jalan produksinya, serta melakukan pembelian drone dari Turki dengan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Hal ini tentu akan memperkuat postur pertahanan Indonesia, salah satunya untuk menjaga wilayah lautnya yang sangat luas dari pencurian dan penyelundupan. Namun yang perlu dicatat adalah pengoperasian drone tersebut bertumpu pada konektivitas data satelit, yang lagi-lagi tidak cukup dikuasai oleh bangsa Indonesia.

Lebih jauh, Gatot mengungkapkan keprihatinannya terhadap luputnya penguasaan bisnis dan teknologi hulu atau upstream yang berkembang akhir-akhir ini. Fokus sebagian besar pelaku industri dan kebijakan pemerintah hanya pada teknologi hilir, seperti pembangunan aplikasi-aplikasi e-commerce, mendorong anak muda untuk menjadi content creator, dan fokus konektivitas data pada penyediaan layanan data saja. Sementara aset digital hulu terbesar, yaitu jumlah penduduk dan wilayah dirgantara Indonesia tidak mendapat cukup afirmasi untuk pengembangan teknologi dan penyusunan kebijakan yang melindungi sekaligus memaksimalkan potensi yang ada.

Untuk itu, Gatot menegaskan bahwa Indonesia harus dapat menguasai teknologi dan diplomasi internasional untuk menjaga kedaulatan dirgantara dan ekonomi digital. Dan sudah saatnya Indonesia melakukan lompatan inovasi, tidak hanya sekedar mengikuti arus utama pengembangan teknologi. Indonesia harus menguasai satu-dua langkah lebih ke depan, karena hal ini akan memicu inovasi dan bahkan menjadi catapult (ketapel) inovasi-inovasi lainnya secara lebih cepat, serta memperkuat fundamental penguasaan teknologi secara lebih luas dan strategis. (RN-rls)