Connect with us

Pemerintahan

Wapres Akan Pimpin Rapat Pleno KNEKS

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com — Untuk memperkuat ekonomi syariah sebagai pilar baru dalam mewujudkan Indonesia Emas, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama 16 anggota dari berbagai kementerian dan lembaga akan menggelar Rapat Pleno KNEKS di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, pada Jumat (04/10/2024). Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS.

Agenda utama dalam rapat ini mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, serta highlight perkembangan terkini di sektor tersebut. Usai Rapat Pleno di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden RI, seluruh peserta melanjutkan Rapat Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional bersama KDEKS dari 31 Provinsi seluruh Indonesia di tempat terpisah.

Sebagai informasi, selama lima tahun terakhir, berbagai program pengembangan ekonomi syariah telah menunjukkan hasil signifikan baik di tingkat nasional maupun global.

Di tingkat nasional, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia mencatat bahwa pangsa aktivitas usaha syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan kedua tahun 2023 mencapai 46,71% atau sebesar Rp 9.826,8 triliun. Selain itu, kontribusi pembiayaan syariah bagi UMKM hingga Maret 2024 tercatat sebesar Rp 161,03 triliun. Angka ini merupakan 81,66% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 59,88% dari target Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024.

Pertumbuhan ekonomi syariah juga didukung oleh kinerja sektor Halal Value Chain (HVC), yang tumbuh sebesar 3,93% pada 2023. Sektor unggulan HVC, seperti pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta fesyen muslim, terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi nasional, bahkan menopang hampir 23% dari total ekonomi Indonesia pada 2023.

Advertisement

Dari aspek infrastruktur pendukung Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah, hingga September 2024, telah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 Provinsi diseluruh Indonesia. sebagaimana KNEKS di tingkat pusat, KDEKS dalam hal ini merupakan akselerator pengembangan Ekonomi Syariah Daerah yang memimpin sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ditingkat Daerah.

Sementara itu, di tingkat global, berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) Tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economic Indicator (GIEI), setelah Malaysia dan Arab Saudi. Peringkat ini naik secara signifikan dibandingkan tahun 2018, di mana Indonesia masih berada di posisi kesepuluh.

Tidak hanya itu, menurut Salaam Gateway, Indonesia masuk dalam daftar 30 besar perusahaan produk halal di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk tiga kategori produk, yaitu makanan, obat-obatan, dan kosmetik halal. Indonesia mendominasi pasar dengan 15 perusahaan.

Sejauh ini, investasi dalam ekonomi syariah juga meningkat, yakni mencapai US$ 25,9 miliar pada 2022/2023, dengan pertumbuhan 128% per tahun. Indonesia sendiri berada di peringkat pertama dengan lebih dari 10 transaksi investasi pada periode tersebut. (Maduki Baidlowi-Jubir Wapres RI)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...