Connect with us

Pemerintahan

Wapres Arahkan Penaikan Status KIH Sidoarjo Menjadi KEK Industri Halal

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (23/01/2024), menerima audiensi Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat. Pada pertemuan ini, Bupati Sidoarjo melaporkan progres penaikan status Kawasan Industri Halal (KIH) pada Kawasan Industri Safe n Lock dan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo.

Hal tersebut, sebagaimana arahan Wapres untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

“Sidoarjo ada Perpres No. 80 Tahun 2019 terkait dengan Kawasan Industri Halal di Kawasan Industri Safe n Lock dan SiRIE. Kawasan Industri Halal yang termaktub di Perpres ini insya Allah dalam waktu dekat akan naik pangkatnya menjadi KEK Industri Halal,” ungkap Ahmad Mudhlor dalam keterangannya seusai pertemuan.

Lebih lanjut, Ahmad Mudhlor yang merupakan putra tokoh Nahdlatul Ulama, Agoes Ali Masyhuri ini menyampaikan bahwa pembentukan KEK Industri Halal Sidoarjo sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

“Harapannya adalah industri di sana berlangsung dengan baik, banyak benefit [dan] fasilitas yang bisa kita dapatkan, dan akses agar kemudian industri halal di negara tercinta ini bisa lebih berdikari dan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Advertisement

Terlebih, menurut Mudhlor, Sidoarjo merupakan daerah yang unik dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang sangat tinggi, sehingga peningkatan status Kawasan Industri Safe n Lock dan SiRIE dari kawasan industri halal biasa menjadi KEK Industri Halal sangat potensial.

“Ini yang sedang diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekaligus juga memohon kepada beliau (Wapres) untuk membantu pembangunan infrastruktur di sana agar menopang calon KEK ini menjadi kawasan yang selayaknya bisa menyenangkan semua pihak,” sebutnya.

Salah satunya, sambung Mudhlor, adalah betonisasi jalan sepanjang 10,7 kilo meter dengan lebar 20 meter yang melintasi KEK Industri Halal tersebut.

“Sekali lagi atas nama pribadi, pemerintah kabupaten Sidoarjo, mohon doa restunya. Semoga perjuangan ini, perjuangan kita semua, mewujudkan agar kemudian industri halal di Indonesia berjaya, ini bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mudhlor menuturkan bahwa pada kesempatan ini Wapres menyampaikan arahan agar dirinya menyelesaikan urusan perizinan dan berbagai hal lain yang terkait dengan upaya pembentukan KEK Industri Halal Sidoarjo.

Advertisement

“Alhamdulillah semuanya sudah hampir finish dan dua minggu lagi mungkin sudah bersih dan di Dewan Nasional [KEK], sehingga apa yang kita cita-citakan hari ini yakni kawasan ekonomi khusus industri halal bisa terlaksana dengan baik,” yakinnya.

Selain itu, beber Mudhlor, Wapres juga meminta dirinya untuk terus mengundang dan meyakinkan para investor agar tidak ragu berinvestasi di kawasan industri halal Sidoarjo yang sebentar lagi akan menjadi KEK Industri Halal Sidoarjo.

“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wapres atas atensinya kepada Kabupaten Sidoarjo, atas atensinya pada perkembangan industri halal di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Safe n Lock Sidoarjo yang dikembangkan PT Makmur Berkah Amanda Tbk. merupakan sebuah kompleks perindustrian terpadu seluas 307 hektar yang terdiri atas kompleks pergudangan serta kompleks perindustrian. Selain memfasilitasi bisnis konvensional, kawasan ini juga memberikan pelayanan terhadap bisnis produk halal melalui Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS).

Sementara itu, Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE) adalah kawasan industri seluas 150 hektar yang dikembangkan oleh PT Bhumi Kencana Sejahtera. Sama seperti Safe n Lock, kawasan industri ini juga menyediakan solusi untuk gudang dan berbagai aktivitas industri, termasuk produk halal.

Advertisement

Mendampingi Wapres pada pertemuan ini, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya. (EP-rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...