Connect with us

Pemerintahan

Wapres Dampingi Presiden Berikan Arahan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di IKN

Published

on

Penajam Paser Utara, Kabarpolitik.com – Di hari terakhir kunjungan kerjanya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (13/08/2024).

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi setidaknya menyampaikan tiga hal pokok, yakni mengenai pembangunan IKN, inflasi, dan Pilkada Serentak 2024.

Terkait pembangunan IKN, Kepala Negara menerangkan bahwa IKN merupakan contoh kota yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan berupa kota hutan (forest city). Selain itu, Ibu Kota Negara Indonesia yang hari ini juga dikonsep sebagai kota cerdas (smart city) yang seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi.

“Disini juga sampai saat ini, 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai [beroperasi], semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Presiden meminta para kepala daerah yang hadir pada acara ini agar mengonsep juga daerahnya masing-masing dengan konsep kota masa depan yang ramah lingkungan, sehat, dan nyaman ditinggali, seperti halnya IKN.

Advertisement

“Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengonsep kotanya itu, ingin dijadikan kota apa,” tuturnya.

Presiden meyakini bahwa APBD tiap daerah di tanah air sebenarnya memiliki kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut. Kalaupun tidak, maka dapat menggunakan skema investasi. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan perencanaan yang matang.

“Berikan ke arsitek, [ahli] landscape yang memiliki kemampuan untuk membangun ini,” tegasnya.

Kemudian, berlanjut pada topik kedua mengenai inflasi, Presiden menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia saat ini pada posisi yang sangat baik yakni 2,13 persen. Namun demikian, ia mengingatkan agar para kepala daerah tetap terus menjaga daya beli masyarakat.

“Sangat bagus sekali. Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya, segera merealisasikan APBD, secepat-cepatnya,” instruksinya.

Advertisement

Sebab, sambung Presiden, sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih cukup kecil yaitu di angka 31 persen.

“Uang beredar di kabupaten/kota Bapak/Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga enggak kuat, segera keluarkan,” tegasnya.

Tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, Presiden juga menyoroti realisasi belanja Provinsi yang juga masih kecil, yakni di angka 41 persen. Sehingga, ia juga meminta para gubernur agar segera merealisasikan belanja APBD-nya.

“Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil, 41 persen. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan dorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” perintahnya.

Terakhir, terkait Pilkada, Presiden menginstruksikan para kepala daerah agar segera menyelesaikan masalah anggaran pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masing-masing.

Advertisement

“Kita minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada,” tegasnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengamanan pelaksanaan Pilkada, Kepala Negara meminta agar kepala daerah mempersiapkan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak, serentak semuanya, sehingga betul-betul ini [harus] dibicarakan,” pintanya.

Apabila memerlukan tambahan kekuatan pengamanan, Presiden meminta agar para kepala daerah berkoordinasi dengan pihak keamanan pada jenjang yang lebih tinggi.

“Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan, agar disampaikan ke Kapolda, atau kalau provinsi disampaikan ke Kapolri langsung,” pungkasnya.

Advertisement

Hadir pada acara ini, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari seluruh Indonesia. Sementara selain Wapres, tampak mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. (EP/AS -rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...