Connect with us

Pemerintahan

Wapres Ingatkan, Putusan MK Jangan Sampai Berimbas ke Kinerja Pemerintah

Published

on

Balikpapan, Kabarpolitik.com – Saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik kepada semua lembaga negara menurun di kisaran 50 persen pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia calon presiden dan calon wakil presiden, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan, kinerja pemerintah tidak seharusnya menurun dengan adanya putusan MK. Sebab, menurutnya, kedua isu ini tidak memiliki relevansi.

“Itu [putusan MK] kan hal lain. Kinerjanya [pemerintah] tidak terkait dengan itu kan. Kinerja satu masalah, itu satu masalah. Jangan sampai kinerja kok terimbas oleh itu,” tegas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Silaturahim Nasional (Silatnas) VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (KONSAIN), di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan, Gg. Arjuna No. 59, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (24/10/2023).

Oleh karena itu, Wapres tetap mengajak dan mendorong segenap penyelenggara pemerintahan untuk terus bekerja secara optimal menuntaskan permasalahan-permasalahan rakyat.

“Dengan bekerja itu, kan orang nanti kita harapkan timbul kepercayaan bahwa pemerintah ini bekerja dengan baik dan memperhatikan masalah-masalah yang menjadi, dihadapi oleh rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta hal yang sama dari pemerintah daerah (pemda), baik gubernur, bupati, maupun wali kota, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Advertisement

“Kemudian pemda, semua kita kerja keras supaya kepercayaan kita tidak turun, bahkan naik,” pinta Wapres.

“Kita bekerja dengan keras. Semua bekerja dengan keras,” tambahnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KONSAIN Muhammad Ali Cholil, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (RR/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...