Connect with us

Pemerintahan

Wapres Minta Pesantren Bangun Kemandirian Ekonomi Santri dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

Published

on

Surabaya, Kabarpolitik.com – Selain mencetak sumber daya manusia yang memahami agama dengan baik, pesantren di Indonesia juga dituntut mampu melahirkan para mujahid (pejuang) ekonomi. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat untuk mendukung kemandirian santri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Kemandirian ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar niscaya akan meningkatkan kesejahteraan umat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah dan Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di Sheraton Grand Ballroom Surabaya, Rabu (30/08/2023).

Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren, salah satunya adalah program One Pesantren One Product (OPOP). Menurutnya, keunikan program OPOP adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.

“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pintanya.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar jiwa kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif terus ditumbuhkan. Hal ini penting karena Indonesia membutuhkan para wirausahawan yang mampu menggali dan menampilkan keunggulan sumber daya wilayah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Advertisement

“Akselerasi ekonomi pascapandemi akan lebih inklusif dan merata, jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip kebaikan syariah,” terangnya.

Menutup sambutannya, Wapres pun mengapresiasi terbentuknya Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ia berharap dengan banyaknya Zona KHAS di berbagai tempat akan semakin meningkatkan rasa nyaman masyarakat dalam mengonsumsi produk halal.

“Semoga seterusnya makin banyak kemunculan Zona KHAS di seluruh pelosok Indonesia, demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat,” tutup Wapres. (RN-rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...