Connect with us

Pemerintahan

Wapres Perintahkan Bentuk DBOD Papua

Published

on

Jayapura, Kabarpolitik.com – Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan rencan induk yang berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada periode 2021-2045. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Papua, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memerintahkan kepada agar dibentuk jajaran komite di daerah untuk mendukung sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD).

“Saya kira komite daerahnya itu sudah harus dibentuk dan dibuat DBOD yang mengacu pada DBON, sehingga antara pusat dan daerah itu sinkron. Ini saya kira yang perlu,” ungkap Wapres saat melakukan dialog dengan Para Tokoh Olahraga Papua di Stadion Utama Papua Bangkit, Nolokla, Kec. Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (11/10/2023).

“Kita sudah ada DBON dan untuk membangun prestasi, kita harapkan juga di daerah,” tambah Wapres.

Lebih lanjut, Wapres akan meminta para pemangku kepentingan dapat meningkatkan koordinasi guna mempererat jalinan kerja sama dalam menyikapi ragam persoalan olahraga di Papua.

“Saya minta itu nanti diolah oleh Kementerian (Pemuda dan Olahraga) maupun oleh Menko (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bahwa ada persoalan yang harus dihadapi. Dan kebetulan saya memang ditugaskan untuk mengoordinasikan,” jelas Wapres.

Advertisement

Di sisi lain, Wapres mengungkapkan apresiasinya atas pertemuan dengan jajaran tokoh olahraga ini sebab segala masukan dalam acara dialog dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan Papua sebagai provinsi olahraga

“Saya senang hari ini mendapatkan laporan dan usulan sekaligus,” sebut Wapres.

“Pemerintah sudah bulat ingin menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga,” imbuhnya.

Selanjutnya, Wapres menyampaikan harapannya agara di Papua dapat segera di bangun pusat pengembangan dan inovasi bidang keilmuan olahraga yang dapat menyokong kemajuan industri olahraga di Tanah Papua.

“Saya harap Papua akan bisa lebih cepat untuk dapat dibangun sport science ini, ikut memajukan,” harap Wapres.

Advertisement

Pada kesempatan ini, Wapres juga mendengarkan aspirasi dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih Try Setyo Guntoro yang menyampaikan harapannya agar Provinsi Papua dapat dikukuhkan menjadi provinsi olahraga untuk semakin meningkatkan pengembangan dan keunggulan di bidang olahraga.

“Mohon kalau bisa dasar hukum Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga dapat sesegera mungkin diwujudkan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini akan menjadi modal lanjutan yang sangat berharga pasca PON XX bagi Papua untuk membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih unggul dan tangguh di bidang olahraga,” jelasnya.

“Fasilitas olahraga yang ada di Papua ini perlu dimanfaatkan dan digunakan optimal agar mendukung status sebagai provinsi olahraga. Dengan adanya dasar hukum yang formal, maka status sebagai provinsi olahraga akan semakin jelas arahnya,” imbuh Try Setyo.

Hadir pada kesempatan tersebut di antaranya Ketua KONI Papua Kenius Kogoya, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Papua Jaya Kusuma, Sekretaris Umum (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Papua Simson Rumbiak, Ketua Komisi V DPRP Jack Komboy, serta para perwakilan atlet asal Papua.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya. (DAS – rls)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...