Wapres Yakini Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Yogyakarta

Yogyakarta, Kabarpolitik.com – Ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah berpotensi besar sebagai solusi inklusif dan berkelanjutan bagi perekonomian Yogyakarta.

“Berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K H. Ma’ruf Amin pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Peresmian Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2024, Rabu (07/08/2024) di Pakuwon Mall, Jl. Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Wapres meyakini hal tersebut, sebab lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

“Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang sekitar 60% dari perekonomian provinsi ini. Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat UMKM yang produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif karena tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk semua umat, sebagai satu sistem rahmatan lil’aalamiin untuk kebaikan seluruhnya.

“Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut aqidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak,” urainya.

Untuk itu, Wapres mengungkapkan, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di daerah.

“Di daerah sudah dibentuk 31 provinsi termasuk di DIY. hanya tinggal 7 provinsi, di papua ada 5 provinsi yang belum, 1 sudah [dibentuk]. Papua sudah 1, sudah dibentuk, kemudian di NTT dan di Bali. Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk. Bahkan di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, bahkan ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama nonIslam tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan memang syariah untuk semua orang, rahmatan lil ‘aalamiin,” ungkapnya.

Senada dengan Wapres, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Ibrahim juga menekankan pentingnya dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif.

“Potensi permintaan terhadap produk halal terus meningkat sejalan dengan tipikal demografi penduduk yang mayoritas muslim. Nilai-nilai ekonomi keuangan syariah bersifat universal dan rahmatan lil ‘alamin, menjunjung aspek keadilan, inklusifitas, keterbukaan, kebersamaan hingga keberlanjutan,” jelasnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X, juga menyoroti peran strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung UMKM. Menurutnya, sistem syariah menawarkan pembiayaan yang adil dan transparan, meningkatkan akses terhadap modal, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mendukung keberlanjutan usaha.

“Harapannya, model syariah dapat menjadi pilar penting dalam pertumbuhan UMKM yang lebih merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hadir mendampingi Wapres pada acara ini, Kepala Sekretartiat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono W.S., Staf Khusus (Stafsus) Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, dan Guntur Iman Nefianto, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. (SK/RJP-BPMI, Setwapres)