Connect with us

Nasional

24 Jam Lebih ‘Kepung’ Istana Negara, Kaum Honorer Menangis Kecewa

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ribuan massa honorer K2 (kategori dua) yang menggelar aksi unjuk rasa sejak Selasa (30/10) di depan Istana Negara, akhirnya membubarkan diri tepat pukul 16.00 WIB, Rabu (31/10). Sebelumnya mereka nekat bermalam tanpa alas tidur di depan kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil setelah Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih dan timnya tidak berhasil menemui Presiden Jokowi. “Kita sangat kecewa. Sangat! Tapi semangat kita semua jangan sampai luntur,” ujar Titi di atas mobil komando, Rabu (31/10).

Dari pantauan di lapangan, begitu aksi itu perlahan bubar tampak wajah-wajah letih, kecewa, dan sedih. Beberapa di antaranya tidak tahu harus menjawab apa jika nanti ditanya rekan-rekannya setiba di daerah.

“Aduh mau bilang apa ya. Ini saja kami ke Jakarta kumpulin uangnya susah banget. Kecewa banget ini,” kata Eka Mujianto, korwil FHK2I Yogyakarta.

Dia tadinya optimistis Jokowi akan menerima perwakilan honorer K2. Ternyata aksi untuk menarik simpati presiden itu belum juga membuahkan hasil. Demikian juga Sumarni Azis, korwil FHK2I Sulawesi Selatan.

Advertisement

“Kayaknya kami harus mengambil sikap politik. Pemerintah enggak bisa diharapkan lagi,” tandasnya.

Diketahui, Titi serta timnya gagal bertemu Presiden Jokowi. Meskipun sudah sempat masuk ke kawasan Istana Kepresidenan. Awalnya Titi Cs dipanggil ke Istana pukul 11.30. Namun, begitu tahu yang akan menerima mereka bukan presiden, Titi Cs menolak masuk.

“Buat apa masuk kalau hasilnya sama dengan kemarin. Kami maunya bertemu presiden bukan lainnya. Nyatanya presiden menolak menerima kami,” kata Titi.

Penolakan ini membuat honorer K2 kecewa berat. Mereka pun memilih menentukan sikap. Pertama, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, menyatakan sikap terkait posisi politik honorer K2.

“Kami akan memihak kepada capres yang membela honorer K2. Dengan tidak adanya rasa simpati presiden kepada K2 menunjukkan Pak Jokowi tidak membela honorer K2,” tegasnya.

Advertisement

Dia pun meminta seluruh honorer K2 tetap solid. Perjuangan akan terus dilakukan dan tidak akan pernah berhenti. “Jangan menyerah, masih banyak jalan yang bisa ditempuh. FHK2I harus kompak dan semangat. Sampaikan ini kepada teman-teman di daerah,” tandasnya. (jpg/rdw/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...