2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP, Pemerintah Cetak 16 Juta Keping Blanko

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Masih banyak penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan saat ini ada 2,7 juta penduduk yang belum merekam e-KTP.

Di tengah penandatangan kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta kemarin (8/5), Zudan memaparkan perkembangan perekaman e-KTP. Dia menyebutkan data per 31 Desember 2018 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265.185.520 jiwa.

“Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk yang wajib (memiliki, red) KTP berjumlah 192.676.863 jiwa,” katanya. Perkembangan terakhir dari jumlah penduduk yang wajib KTP tersebut, sebanyak 189.940.052 orang sudah melakukan perekaman e-KTP. Jumlah tersebut setara dengan 98,58 persen.

Nah sisanya sebanyak 2.736.811 jiwa atau sekitar 1,42 persen penduduk yang wajib ber-KTP, sampai saat ini belum melakukan perekaman e-KTP. Zudan mengatakan akan terus mendorong supaya seluruh warga yang wajib ber-KTP untuk melakukan perekaman. Sebab dia mengejar implementasi program besar yaitu single identity number.

Zudan lantas menjelaskan penduduk yang belum merekam e-KTP itu diantaranya adalah mereka yang sedang bekerja di luar negeri. “Dan yang paling banyak (belum rekam e-KTP, red) di Papua dan Papua Barat. Ini yang terus dikejar,” jelasnya.

Dia juga mengatakan secara umum perekaman e-KTP berjalan dengan lancar. Zudan menjelaskan bahwa 53 persen pengurusan perekaman e-KTP sampai kartunya keluar selesai dalam waktu 30 menit. Sisanya ada yang membutuhkan waktu 24 jam.

Bagi warga yang ingin melakukan perekaman e-KTP, Zudan mengatakan untuk segera mengurusnya. Jika ada kendala, diminta untuk menghubungi dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Dia mengungkapkan bahwa Kemendagri telah mencetak blanko atau kartu e-KTP sebanyak 16 juta keping.

Lantas dia menjelaskan fenomena yang sering muncul di lapangan, yakni blanko e-KTP mendadak habis. Menurut Zudan, kondisi tersebut terjadi di antaranya karena ada perubahan wilayah administrasi. Misalnya adanya pemekaran dusun, RT, RW, bahkan sampai perubahan nama jalan.

Perubahan-perubahan seperti ini kerap menyedot blanko e-KTP. Sebab penyediaan blanko disesuaikan dengan kebutuhan normal. Untuk itu, Zudan berharap jika ada rencana pemekaran wilayah, dilaporkan setahun sebelumnya. Sehingga bisa disiapkan jumlah blanko e-KTP yang lebih banyak. (wan/ful)

rn