Connect with us

Nasional

Tanggapi Kasus Pembakaran Bendera, Begini Penjelasan Wiranto

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pemerintah beranggapan jika kasus pembakaran bendera berlafadz tauhid di Garut, mengarah kepada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan kata lain, pelaku tak bermaksud melecehkan ataupun mengina lafadz tauhid.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Dia mengklaim sudah melakukan konfirmasi langsung kepada pelaku.

“HTI adalah ormas yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan,” kata Wiranto saat melakukan Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

“Bendera itu dibakar untuk menghilangkan kalimat tauhid dari organisasi yang berbau HTI. Lantaran organisasi tersebut telah dilarang keberadaannya di Indonesia,” lanjut Wiranto.

Akibat peristiwa tersebut, kata Wiranto, telah berkembang secara maluas dengan berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antar organisasi masyarakat (ormas). Bahkan antar umat beragama.

Advertisement

“Kami khawatir persoalan ini akan mengusik persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh. Karena sekarang publik telah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pembakaran bendera tersebut terjadi pagi sekitar pukul pukul 09.30 WIB. Persinya di Lapang Alun Alun, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/10).

Para pelaku menganggap bendera berlafaz kalimat tauhid itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Telah terjadi pembakaran diduga bendera HTI yang dilakukan oleh peserta kegiatan atau anggota Banser,” ujar Dedi kepada JawaPos.com, Senin (22/10).

Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, kini, kedua orang telah ditangani Polres Garut.

“Kita tindak secara hukum agar dapat menenangkan atau menetralkan situsasi kondusif secara umum,” tutur Dedi.

Advertisement

Video yang sempat viral di media sosial itu pun lantas dihapus guna menghindari konflik yang lebih besar. “(Kepolisian) segera take down video viral tersebut,” imbuhnya. (rdw/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...