Greenpeace: Pak Jokowi Kalau Anda Peduli dengan Korban Bencana, Cabut UU Ciptaker dan Minerba

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Organisasi lingkungan hidup internasional, Greenpeace Indonesia ikut menyoroti banjir besar yang melanda beberapa daerah, terutama di Kalimantan Selatan yang hingga saat ini belum surut.

Dikutip fajar.co.id dari lama Twitter resminya, Greenpeace Indonesia menduga ada korelasi antara pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan kerusakan alam di Kalsel yang menjadi pemicu utama banjir besar tahun ini.

Tak hanya UU Minerba, aturan baru yang menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) juga menjadi para perusahaan tambang dan perkebunan dengan mudah melakukan perusakan alam.

Bahkan Greepeace Indonesia menyebut dua perusahaan nasional milik politisi dan menteri yang dengan mudah mendapat izin konsesi tambang batu bara di Kalsel.

Berikut unggahan lengkap Greenpeace Indonesia di akun Twitter miliknya @GreenpeaceID:

Tahun 2020, DPR & Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba di tengah Pandemi demi menyelamatkan industri tambang batubara. Bagaimana UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi membuat bencana banjir seperti di Kalsel lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan?

Salah satu perusahaan batubara yang baru saja merasakan ‘kenikmatan’ UU Minerba adalah PT Arutmin Indonesia, milik Bakrie Group, yang kontraknya diperpanjang untuk beroperasi dalam jangka waktu 2×10 tahun di lahan lebih dari 57.000 hektare di Kalimantan Selatan.https://platform.twitter.com/widgets.jsrn(Fajar)rn