Connect with us

Nasional

Rapat dengan Komisi II DPR, Begini Penjelasan Menteri PAN-RB Tentang Nasib Honorer K2

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang evaluasi pengadaan CPNS 2018 dan kebijakan lain, Selasa (30/10).

Menurut Pimpinan Rapat Komisi II Ahmad Riza Patria, pihaknya mengapresiasi Kemenpan-RB dan BKN yang telah melaksanakan proses penerimaan CPNS tahun 2018. Termasuk diikutsertakan tenaga honorer K2 sebanyak 13.347 orang yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

“Komisi II memberikan apresiasi kepada Kemenpan-RB dan BKN yang telah melaksanakan proses penerimaan CPNS tahun 2018, termasuk diikutsertakan tenaga honorer K2 sebanyak 13.347 orang yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Komisi II juga meminta Kemenpan-RB dan BKN menyampaikan skema penyelesaian tenaga honorer K2 khusus guru dan tenaga kesehatan yang tersisa sebanyak 425.243 dan tenaga honorer KI pada rapat kerja mendatang.

“Komisi II meminta Kemenpan-RB dan BKN menyampaikan skema penyelesaian tenaga honorer K2 khusus guru dan tenaga kesehatan yang tersisa sebanyak 425.243 dan tenaga honorer KI pada rapat kerja mendatang,” ungkapnya.

Advertisement

Sementara Anggota Komisi II DPR Andi Mariattang menambahkan, Kementerian PAN RB dan BKN perlu memperhatikan afirmasi bagi Tenaga Honorer K2 dan K1 baik batasan umur, masa kerja, keterpencilan dan lain-lain dalam proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS mendatang.

“Kementerian PAN RB dan BKN perlu memperhatikan afirmasi bagi Tenaga Honorer K2 dan K1 baik batasan umur, masa kerja, keterpencilan dan lain-lain dalam proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS mendatang,” paparnya.

Andi Mariattang juga menyerahkan langsung aspirasi honorer K2 dari Dapil Sulawesi Selatan II yang umur di atas 30 tahun dan yang sudah lulus test CPNS Honorer K2 tahun 2013 namun belum terima SK PNS, baik yang mengabdi di instansi Pemerintah dan swasta.

Ini penyerahan kedua, setelah bulan lalu juga menyerahkan aspirasi honorer K2 ke Kemenpan-RB.

Dia juga mendorong rekruitmen CPNS yang transparan. “Dan semua pihak perlu memantaunya,” kata Mariattang.

Advertisement

Sedangkan Menteri PAN-RB Syafruddin mengungkapkan sudah membuat regulasi bagi honorer K2 di bawah dan di atas 35 tahun untuk mengikuti test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memenuhi syarat.

“Kementerian PAN RB sudah membuat regulasi bagi honorer K2 di bawah dan di atas 35 tahun untuk mengikuti test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memenuhi syarat perundang-undangan,’ ungkapnya.

Syafruddin mengatakan untuk regulasinya sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh Presiden. (yon)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...