Connect with us

Nasional

E-Tol Diberlakukan di Tol Ir Sutami, Begini Respon Masyarakat

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Proses pembayaran secara elektronik atau e-tol di tol Ir Sutami akan diberlakukan, 10 November 2018 mendatang. Hal ini secara otomatis pembayaran secara manual disetiap kendaraan tidak akan berlaku lagi.

Technical and Operating Director PT Margautama Nusantara, Ismail Malliungan mengatakan, pemberlakuan uang elektronik secara menyeluruh sejak 31 Oktober 2017 yang lalu. Hanya saja, kata Ismail, respon masyarakat di Makassar berbeda dengan kota lain.

“Jadi kami memberikan dua sistem dalam pelaksanaan ini, dalam satu tahun itu kita masih memberikan dua macam sistem transaksi yakni secara elektronik dan manual,”ujarnya saat ditemui di kantor PT Margautama Nusantara Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, Kamis (1/11/18).

Hanya saja, lanjut Ismail, pengguna tol khususnya truk yang masih membayar secara manual terjadi kemacetan. Maka dari itu, proses tersebut harus dipercepat dari manual ke elektronik.

“Dan sekarang ini waktunya untuk memberlakukan secara 100 persen. Kalau dilihat hari ini pengguna tol yang bertransaksi secara tunai sekitar 44 persen,”tegasnya.

Advertisement

Ia menjelaskan, bagi pengendara yang menggunakan tol hanya sekali atau dari daerah, pihaknya bersama dengan sejumlah perbankan menyediakan 35 ribu kartu tol.”jadi yang belum punya kartu kita tawari untuk segera punya kartu itu,”ungkap Ismail.

Sementara salah satu pengguna jalan tol, Akbar mengaku sangat setuju pemberlakuan pembayaran secara elektronik tersebut. Menurutnya, hal itu bisa mempermudah perjalanan pengguna jalan tol.

“Mudah-mudahan dengan diberlakukannya peraturan ini bisa membantu proses kelancaran kami di jalan tol,”katanya.

Senada dengan Bahtiar yang juga mengaku setuju jika pembayaran dilakukan secara elektronik. Hal ini bisa memberikan kelancaran di dalam tol.”Program ini bisa mengurangi kemacetan, Karen kalau bayar manual agak lambat sedikit,”jelasnya.

Pemberlakuan pembayaran tol secara elektronik ini akan tetap menggunakan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Ini dilakukan untuk membantu mendeteksi setiap golongan kendaraan yang masuk tol.(sul)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...