Connect with us

Nasional

2.670 Personel TNI Ditarik dari Lombok

Published

on

Kabarpolitik.com, MATARAM – Sebanyak 2.670 personel TNI yang selama ini membantu tahap tanggap darurat dan rekonstruksi serta rehabilitasi pascagempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditarik kembali ke kesatuannya masing-masing.

“Penarikan pasukan ini berikut dengan 95 alat berat, seperti eskavator, dum truck, buldoser, termasuk motor trail. Saat ini semua alat berat sudah berada di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Carik,” kata Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Bencana Gempa Lombok Mayjen TNI Madsuni seusai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Minggu (4/11).

Ia menjelaskan, penarikan 2.670 pasukan dari sebelumnya berjumlah 3.137 orang yang berasal dari tiga Matra, TNI AD, TNI AL dan TNI AU tersebut seiring berakhirnya masa tugas Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) di NTB.

“Penarikan kami lakukan secara bertahap, mulai dari tanggal 7-20 November 2018,” ujarnya.

Mayjen TNI Madsuni mengatakan dengan ditariknya pasukan tersebut, maka Posko Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang berada di eks Bandar Udara Selaparang di Rembige, Kota Mataram dibubarkan.

Advertisement

“Langsung kami bongkar, begitu kita selesai. Karena tidak mungkin selamanya kita berada di sini,” ucapnya.

Menurutnya, setelah penarikan tugas anggota TNI itu, maka tugas selanjutnya akan dikerjakan oleh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak serta kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, khusus untuk pembangunan rumah-rumah warga.

“Nanti untuk urusan rumah (rekonstruksi) itu Pemda dan Kementerian PUPR. Tugas kami untuk pembersihan dan pembongkaran sudah selesai,” ujarnya.

Disingung terkait kesiapan masyarakat setelah pasukan TNI ditarik ke satuan masing-masing, Mayjen TNI Madsuni melihat belum sepenuhnya masyarakat NTB siap. Namun demikian, meski pasukan TNI telah ditarik, pihaknya optimistis masyarakat dan Pemrov NTB serta pemerintah kabupaten/kota terdampak mampu kembali bangkit membangun kehidupannya masing-masing pascagempa.

“Kalau dikatakan siap, ya belum sepenuhnya siap. Tapi kami minta masyarakat tetap bisa, apalagi ini sudah masuk musim hujan,” katanya. (Ant)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...