Connect with us

Nasional

Jokowi: Pemerintah Beri Perhatian Sangat Besar kepada Desa

Published

on

Kabarpolitik.com, TANGERANG – Program dana desa yang telah dijalankan selama 4 tahun terakhir merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Hingga saat ini tak kurang dari Rp 187 triliun telah digelontorkan negara untuk pembangunan desa di seluruh Tanah Air.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

Acara ini dihadiri oleh para kepala desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), LPM kabupaten, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa.

“Saat ini dana desa sudah empat tahun kita jalankan. Total Rp 187 triliun. Ditambah lagi tahun depan Rp 70 triliun. Apa artinya? Artinya pemerintah memberi perhatian sangat besar kepada desa,” kata Jokowi di Lapangan Froggy, Kawasan Foresta Business, Kabupaten Tangerang, Minggu (4/11).

Presiden ketujuh RI itu menyatakan bahwa program dana desa telah berimbas antara lain pada angka kemiskinan di desa yang menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Setidaknya 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan.

Advertisement

“Stunting juga turun dari 37 persen jadi 30 persen. Ini penurunan sangat tajam,” tukas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia juga memaparkan beberapa penggunaan dana desa yang telah berjalan. Dari segi infrastruktur, sekitar 95.000 kilometer jalan desa telah dibangun di 74.000 desa yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Sementara jembatan yang dibangun sebanyak 914. Sejumlah 22.000 KK juga telah mendapat akses air. Selain itu ada juga tambahan perahu kecil sebanyak 2.200 perahu. PAUD yang dibangun 14.000 unit, Polindes sebanyak 4.100 unit, dan pasar desa sebanyak 3.100 unit.

“Kenapa saya katakan ini? Setiap saya ke daerah, saya cek betul progress-nya seperti apa,” tegas Jokowi.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak terutama para pendamping desa untuk terus mendampingi dana desa ini sehingga penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang ada di desa. (fat/jpnn)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...