Sekolah dan Produk Pertanian Bakal Kena PPN, PKS: Demi Keadilan Wajib Ditolak

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan pihaknya menolak adanya rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian dan sekolah.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPN, termasuk untuk bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan (sekolah), menjadi 12 persen.

Rencana pengenaan PPN tercatat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Disebutkan dalam dokumen itu, tarif PPN diusulkan naik menjadi 12 persen, dari yang saat ini hanya 10 persen.

“Demi Keadilan dan Keberpihakan Kpd Rakyat Banyak Yg Daya Belinya Sudah Menurun Akibat Covid-19, Wajib DITOLAK rencana pengenaan PPN kpd 14 produk yg 70% dihasilkan olh masyarakat kebanyakan petani dan peternak. Demikian juga rencana pengenaan PPN unt Sekolah,” ungkapnya dikutip Kabarpolitik.com di akun Twitternya, Kamis (10/9/2021).

Sebelumnya, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono menyebutkan pemerintah berencana akan mengenakan PPN untuk produk pertanian diantaranya beras, telur, sayur-sayuran, daging akan membuat petani semakin sengsara.

Sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Saat ini pemerintah sudah menyiapkan peraturan untuk mengenakan PPN bagi 14 item produk diatas. Ini akan menjadi tekanan kuat bagi ruang ekonomi petani yang saat ini semakim berat.rn(Fajar)rn