Pajak Pendidikan Picu Kesenjangan, Biaya Sekolah Makin Mahal

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Wacana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menuai penolakan. Pajak pendidikan membuat biaya sekolah makin mahal. Kesenjangan di dunia pendidikan pun kian mencolok.

Rencana menarik PPN sektor pendidikan tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Ramli Rahim menyayangkan rencana penarikan pajak pendidikan. Menurut dia, sekolah bukanlah lahan bisnis yang harus dikenakan pajak.

“Pemerintah seolah-olah melihat pendidikan sudah menjadi bisnis. Padahal, keterlibatan masyarakat itu sebenarnya dalam rangka mendukung pemerintah. Tanpa mereka, juga tidak ada sekolah di tempat itu,” sesal Ramli, Jumat, 11 Juni 2021.

Pemilik Ranu Harapan Islamic School itu menegaskan, jika nantinya pajak pendidikan diterapkan, pemerintah berpotensi memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, biaya pendidikan akan semakin mahal.

“Angka putus sekolah kita cukup tinggi. Lalu tambah lagi dipajaki. Maka sekolah-sekolah ini bisa saja menaikkan biaya sekolah dan membuat anak-anak yang jadi kesulitan mengakses pendidikan,” tegasnya.

“Jadi, tidak seharusnya dipajaki. Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan,” pungkas demisioner ketua Ikatan Guru Indonesia itu.

Kata Pengamatrn(Fajar)rn