Lonjakan Covid-19 Mengkhawatirkan, Ini Aturan Terbaru PPKM Mikro

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kasus COVID-19 di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan. Pemerintah bersikeras tidak ada lockdown. Ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro pun diubah.

“Pemerintah melakukan tindakan cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi,” tulis Kementerian Koordinasi Perekonomian, dalam keterangannya, Senin (21/6).

Seperti dikeahui, jumlah kasus aktif virus Corona di Indonesia per 20 Juni 2021 sebanyak 142.719 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 51 persen dibandingkan 3 Juni, sebesar 94.438 kasus.

“Peningkatan Kasus Aktif tersebut meningkatkan Bed Occupancy Ratio (BOR). Yaitu per 20 Juni 2021 BOR Nasional sebesar 64 persen (TT Isolasi dan TT ICU).

Selain itu, ada lima provinsi dengan BOR di atas 70 persen. Yaitu DKI Jakarta (86 persen), Jawa Barat (84 persen), Jawa Tengah (82 persen), Banten (80 persen), dan D.I. Yogyakarta (79 persen).

Juga ada empat provinsi dengan BOR antara 50 – 70 persen. Lalu 25 Provinsi dengan BOR kurang dari 50 persen. Sedangkan, di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 87 Kabupaten/Kota dengan tingkat BOR lebih dari 70 persen. Sebagian besar di Pulau Jawa. (fin)

Aturan Terbaru PPKM Mikro

1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja: Perkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah) Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta

– Zona Merah: WFH 75% dan WFO 25%.rn(Fajar)rn