Komisi IX Apresiasi Pembatalan Vaksin Gotong Royong Berbayar Individu

Kabarpolitik.com — Keputusan Presiden untuk membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu mendapat apresiasi dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

Oleh karena itu, kementerian kesehatan dan pihak terkait lainnya diminta untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

“Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat”.

Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya kementerian kesehatan merubah PMK 19/2021. Sebab, aturan kebolehan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut. Oleh karena itu, langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah merubah PMK-nya dan disesuaikan dengan arahan presiden.

Vaksin Gotong Royong ini awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka PMK-nya harus segera direvisi. Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Kalau masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.

“Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target,” kata Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu melalui pernyataan tertulisnya ke Redaksi, Minggu (18/7/2021).rn(Fajar)rn