Hekal Dorong Pembiayaan Produktif untuk Perkuat UMKM Sulut

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang lebih banyak diarahkan untuk investasi dan modal kerja.

Hal tersebut disampaikan Hekal saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulut relatif sejalan dengan nasional, tetapi pemanfaatan kredit UMKM masih lebih banyak untuk konsumsi.

“Kita melihat di Sulut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi sebetulnya cukup mirip atau setara dengan nasional. Hanya saja, dari sisi UMKM agak tertinggal. Bahkan dari UMKM yang mendapatkan kredit pun agak lebih besar di konsumsinya ketimbang investasi ataupun kredit modal kerja,” kata Hekal.

Legislator Gerindra itu menilai penguatan UMKM penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat. Karena itu, akses pembiayaan perlu dibarengi dengan literasi keuangan serta pendampingan agar pelaku usaha dapat naik kelas.

“Literasi ini harus ditambahkan dan harus digalakkan lagi. Banyak program yang sebenarnya sudah diadakan, tetapi peningkatan dari usaha mikro ke kecil kemudian menengah masih sangat terbatas,” ujarnya.

Hekal juga mendorong ekosistem pembiayaan yang menghubungkan pelaku usaha dengan PNM, Pegadaian, hingga perbankan seperti BRI. Menurutnya, bank swasta dan lembaga pembiayaan nonbank juga perlu dilibatkan untuk memperluas akses likuiditas bagi masyarakat.

Selain itu, Hekal menyoroti UMKM terdampak bencana yang kesulitan memenuhi kewajiban kredit. Ia mengatakan relaksasi dan restrukturisasi dapat ditempuh terlebih dahulu secara case by case sebelum opsi penghapusan utang dipertimbangkan berdasarkan kondisi dan dasar hukum yang jelas.

“Kalau memang dampak bencana alamnya begitu sehingga mereka lumpuh, ini harus kita pikirkan. Tetapi sebelum menghapuskan, tentunya ada tahapan relaksasi, restrukturisasi,” tegas Hekal.

Ia mengimbau masyarakat terdampak bencana yang mengalami kesulitan pembayaran untuk berkoordinasi dengan OJK. Komisi XI DPR RI akan mendorong OJK memfasilitasi komunikasi dengan lembaga keuangan untuk mencari solusi sesuai kondisi masing-masing.