Pemerintah Terapkan PPKM Level 3-4 di Jawa dan Bali, Fadli Zon: Istilahnya Tak Jelas, Kriterianya Asal-asalan

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pemerintah akhirnya memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali dengan level 3-4 sejak 21 Juli 2021 untuk daerah Jawa dan Bali.

Aturan pergantian PPKM Darurat itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmedagri) nomor 22 tahun 2021.

Kebijakan itu menuai protes dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya ganti-ganti nama kebijakan.

“Label baru lagi, PPKM Level 3-4 mengganti PPKM Darurat yg gagal. Istilah ini tak jelas kriterianya n terkesan asal2an,” kata Fadli dikutip Kabarpolitik.com di akun Twitternya, Rabu (21/7/2021).

Anggota DPR RI itu meminta pemerintah harusnya menggunakan istilah yang ada di dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Harusnya pakai istilah n sistem yg diatur dlm UU Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa Level 3-4 knp bukan Level 42?,” sebut Fadli Zon.

Diketahui, dalam Inmendagri tersebut, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan Bali masuk ke dalam PPKM level 3 dan 4.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan,” tulis Inmendagri tersebut.rn(Fajar)rn