Mundur dari Jabatan Komisaris, Said Didu: Tak Berarti Hapus Pelanggaran Hukum Rektor UI

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Analis kebijakan publik, Said Didu mengatakan muncurnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama BRI tak menghapus pelanggaran hukum yang ada.

Said Didu mengatakan selalam ini Ari Kuncoro telah melanggar statuta UI karena rangkap jabatan. Meski pada akhirnya pemerintah telah melakukan revisi atas statuta itu.

“Bagus. Tapi mundur bukan berarti menghapus pelanggaran hukum yg dilakukan oleh MWA UI, Rektor UI, dan Menteri BUMN,” kata Said Didu dikutip Kabarpolitik.com di akun Twitternya, Kamis (22/7/2021).

Tak hanya itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN itu mengungkapkan fakta terbaru soal perubahan statuta UI dari Peraturan Pemerintah (PP) N0. 68/2013 menjadi PP No. 75/2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Said Didu, revisi perubahan statuta UI dipimpin langsung Ari Kuncoro.

“Informasi yg saya dapat bhw Tim Revisi Statuta UI ditetapkan oleh Rektor UI tgl 21 September 2020 yg dipimpin langsung oleh Rektor ditambah 11 orang yg mewakili rektorat (eksekutif), MWA, Senat Akademik, dan Senat Guru Besar,” ungkap Said Didu.

Karena itu, dirinya menduga bahwa ide agar Rektor UI bisa rangkap jabatan sebagai komisaris juga berasal dari Ari Kuncoro.

“Jadi jelas dari mana sumber ide perubahan tsb,” sebut Said Didu.

Seperti diketahui, Rektor UI, Ari Kuncoro akhirnya mundur dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI.rn(Fajar)rn