Connect with us

News

Menpora: PON XX Beri Dampak Ekonomi Terhadap Masyarakat Papua

Published

on

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menilai penyelengaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang digelar di empat klaster yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke dan Mimika memberikan dampak ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat setempat.

Hal ini disaksikan langsung Menpora Amali di lokasi, dimana para pelaku usaha kecil dan menengah bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 kali lipat dari biasanya.

Tentu saja, ini disebabkan dengan hadirnya kontingen dari 34 provinsi yang terdiri dari 6.116 atlet tamu, dan 923 atlet tuan rumah, Papua.

“Secara ekonomi saya lihat begitu menggeliat, saya melihatnya masyarakat juga bisa aktif berjualan ya. Saya tanya ibu bapak, katanya sebelumnya-sebelumnya misalnya hanya mendapat penghasilan 1, sekarang sampai 3-4 kali lipat. Syukurlah karena mereka senang, mudah-mudahan, ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di Papua,” ujar Menpora Amali saat melakukan virtual meeting seputar pelaksanaan PON XX Papua, Rabu (6/10) siang.

Dalam kesempatan ini, Menpora Amali menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan PON XX Papua.

Advertisement

Menurutnya, sejak upacara pembukaan 2 Oktober lalu hingga saat ini pertandingan-pertandingan sejumlah cabang olahraga di empat kluster tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai perencanaan.

Bahkan, sejumlah cabor sudah menyelesaikan pertandingan dan atletnya sudah pulang ke daerah masing-masing.

“Sampai dengan saat ini baik itu di klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika, pertandingan berjalan sesuai dengan perencanaan kita, semua dan normal. Tidak ada hal yang sangat signifikan yang mengganggu jalannya pertandingan,” pungkas Menpora Amali.

Meski demikian, Menpora Amali mengakui ada protes kecil-kecil yang muncul. Namun menurutnya, hal seperti itu sudah terbiasa terjadi dalam event olahraga, bahkan ketika penyelenggaraan dalam situasi normal pun terjadi hal demikian.

“Dan juga penerapan protokol kesehatan secara umum saya lihat baik itu panitia penyelenggara kemudian atlet, pelatih dan tenaga pendamping menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati atau ditetapkan oleh Satgas COVID-19,” jelasnya.

Advertisement

Disamping itu, kegiatan tersebut juga menerapkan sitem bubble to bubble, sehingga para atlet hanya boleh dari tempat penginapan ke tempat pertandingan saja.

Begitupun sebaliknya, dari tempat pertandingan langsung ke tempat penginapan. Dan, sebelum pertandingan akan dilakukan tes antigen secara reguler.

Begitupun dengan ketersediaan air bersih, listrik, akses internet dan konsumsi para atlet sejauh ini tersedia dengan baik.

Bukan itu saja, kegiatan ini dipantau langsung oleh KONI untuk penyelenggaraannya. Sementara protokol kesehatan diawasi oleh Satgas Covid-19 dari BNPB dan Kementerian Kesehatan.

“Khusus untuk masyarakat, sesuai dengan arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa mereka harus divaksin, sekarang sudah 60 persen menuju ke 70 persen dan sedang berjalan,” ungkapnya.

Advertisement

Sementara itu, terkait adanya beberapa atlet yang dinyatakan positif COVID-19, Menpora Amali memastikan bahwa mereka sudah ditangani panitia dengan baik dan langsung dipisahkan dengan kontingen rombongan mereka untuk diisolasi.

Selain itu, panitia juga langsung melakukan tracing kontak agar penyebaran COVID-19 tidak meluas.

“Mereka langsung dipisahkan dari kontingen rombongan besarnya dan siapa yang dekat dengan orang tersebut dilakukan tes untuk tracing. Sesuai dengan pengalaman beberapa kali event olahraga ya biasanya kalau atlet terkena mungkin mereka terlalu capek, kelelahan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak terlalu lama paling 3-4 hari sudah sudah oke lagi,” ujarnya.

Menpora Amali sebut para atlet daya tahan tubuhnya kuat sehingga recoverynya cepat, terlebih mereka sudah dilakukan vaksin.

“Jadi secara umum tentang PON ini berjalan sesuai dengan rencana. Belum ada gangguan yang cukup berarti atau signifikan yang bisa membuat ini harus terhenti dan lain sebagainya,” tegasnya.

Advertisement

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...