Perdamaian Dikabulkan, Peluang Merpati Terbang Lagi Makin Besar

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Langkah Merpati Nusantara Airlines untuk kembali terbang semakin mulus. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya.

Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini.

Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun.

Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara

Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. “Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur,” kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11).

Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali.

Untuk itu, dia berharap pihak Merpati menggunakan putusan tersebut sebagai kesempatan melunasi kewajibannya. Terutama, kepada investor, negara, dan para kreditor yang berharap Merpati dapat beroperasi kembali.

“Soal pelunasan kewajiban, semua sudah tertera pada proposal perdamaian yang sudah diajukan Merpati kepada pengadilan. Kapan dilunasi, itu kewenangan kuasa hukum Merpati sebagai debitur,” kata Alvin.

Kuasa Hukum Merpati Rizki Dwinanto mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah putusan itu, dia menyatakan akan memenuhi semua kewajiban yang termuat dalam proposal perdamaian.

“Kami syukuri dahulu putusan hari ini. Setelah itu, kami akan coba disukusi memformulasikan dan juga menyelesaikan kewajiban kami,” kata Rizki.

Rizki mengatakan, skema pemenuhan kewajibannya sudah jelas termuat dalam proposal perdamaian. Termasuk, kapan Merpati harus memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak karyawan dan kreditur.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta persetujuan para stakeholder sebagai pemegang saham mayoritas. Juga meminta prosedur perizinan kepada Kementerian Perhubungan mengenai sertifikasi atau air operator certificate (AOC).

“Pastinya, akan kami selesaikan secepat dan sesingkatnya menyelesaikan kewajiban kami. Jadi, (2019) semoga bisa beroperasi lagi,” katanya. (hdr)

PT Merpati Nusantara Airline berhenti terbang sejak 1 Februari 2014 karena kesulitan keuangan. Kewajiban PT MNA tercatat sebesar Rp 10,7 Triliun kepada sejumlah kreditur. (HDR/JPC)

rn
source